Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengambil langkah tegas terhadap para kepala daerah yang mengubah tata ruang tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa perubahan dalam tata ruang tidak boleh terjadi hanya karena ada lobi dari pihak-pihak tertentu.
Ara menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dapat berujung pada sanksi pidana bagi kepala daerah yang terlibat. Pernyataan ini disampaikan saat berlangsungnya rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan baru-baru ini.
Menurut Ara, pemeliharaan kepastian tata ruang sangat penting, mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah. Ia khawatir bahwa setiap perubahan peruntukan lahan tanpa mengikuti regulasi yang lebih tinggi dapat memicu kekacauan dalam proses pembangunan.
“Saya tadi kasihkan beberapa kabupaten, kalau itu dikerjakan, di luar itu pelanggaran. Kepala daerah yang melakukan itu pidana,” ujar Ara dengan tegas.
Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah tidak mudah terpengaruh untuk mengubah kebijakan tata ruang hanya karena adanya tekanan atau lobi dari pihak tertentu. Ara menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan aturan agar tata ruang tidak dijadikan alat kompromi untuk kepentingan tertentu.
“Kalau saya itu harus keras gitu, jangan nanti dilobi berubah, dilobi berubah. Wah, kacau. Menurut saya mesti tegas kita untuk menegakkan hukum,” tambahnya.
Ara menekankan pentingnya mengunci tata ruang agar baik masyarakat maupun investor mendapatkan kepastian terkait peruntukan suatu wilayah. Kepastian ini mencakup berbagai kawasan, mulai dari kawasan industri, perumahan komersial, hingga lokasi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha dan masyarakat tidak perlu mencari lokasi pembangunan secara sembarangan.
“Enggak bisa dong kebijakan di bawahnya bertentangan dengan di atasnya,” tegas Ara, menyoroti pentingnya keselarasan dalam kebijakan tata ruang.
Ia juga berpendapat bahwa kepastian ini dapat mengurangi potensi praktik percaloan lahan, karena lokasi yang diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu sudah ditentukan sejak awal.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menambahkan bahwa sistem tata ruang telah memiliki struktur aturan yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Proses ini dimulai dari Rencana Tata Ruang Nasional (RT/RW) dengan skala peta 1:1 juta, dilanjutkan dengan RTRW provinsi 1:250 ribu, RTRW kabupaten 1:50 ribu, RTRW kota 1:25 ribu, hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 1:5 ribu.
“Sebetulnya dari atas sampai bawah itu ada,” ungkap Nusron menegaskan adanya struktur yang telah ditetapkan.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan utama terletak pada kedisiplinan dalam penerapan aturan tersebut. Masih ada sejumlah kepala daerah, terutama bupati, yang melakukan perubahan pada RTRW setelah menerima tekanan atau lobi dari para pengembang.
Perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan yang terencana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi dan ketegasan dalam penerapan kebijakan tata ruang demi kepentingan bersama.
Komentar