Gubernur Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian setelah Dedy Nur Palakka, seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia, mengungkapkan bahwa metode politik Dedi Mulyadi memiliki kesamaan dengan pendekatan yang pernah diterapkan oleh Joko Widodo. Dedy bahkan menyebut gaya tersebut sebagai “Jokowisme” yang identik dengan blusukan.
Penilaian ini terungkap saat Dedy menyoroti potensi Dedi Mulyadi untuk berkembang sebagai salah satu tokoh politik di tingkat nasional. Namun, di balik pandangan positif tersebut, istilah “Jokowisme” juga menyoroti bagaimana kegiatan blusukan dan kehadiran di media sosial telah menjadi elemen krusial dalam membentuk citra politik Dedi Mulyadi.
“Beliau ini juga punya peluang besar untuk menjadi pemimpin nasional, namanya KDM. Metode pendekatan politiknya ‘Jokowisme’ atau biasa kita kenal blusukan,” ungkap Dedy melalui akun X pribadinya.
Dedi Mulyadi dikenal aktif dalam menampilkan berbagai kegiatan di lapangan melalui konten media sosial. Pendekatan ini membuat aktivitas gubernur tidak hanya tampak dalam agenda formal pemerintahan, tetapi juga dalam video-video yang menunjukkan interaksinya dengan masyarakat.
Metode komunikasi seperti ini dinilai mampu menciptakan kedekatan dengan publik. Akan tetapi, penyebutan “Jokowisme” oleh Dedy menunjukkan bahwa gaya tersebut juga dapat dipahami sebagai strategi politik yang berpotensi meningkatkan popularitas seorang pejabat.
Istilah ini mengacu pada pendekatan politik yang menekankan kehadiran fisik di tengah masyarakat, atau blusukan, yang sebelumnya sangat melekat pada Joko Widodo.
Ketertarikan terhadap Dedi Mulyadi semakin meningkat, terutama setelah namanya disebut-sebut sebagai figur yang memiliki performa tinggi dalam sejumlah survei. Berdasarkan informasi yang disampaikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen menurut survei Indikator Politik Indonesia.
Angka tersebut didukung oleh penilaian positif masyarakat terhadap berbagai sektor, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebijakan yang dinilai responsif. Di sisi lain, elektabilitas Dedi Mulyadi sebagai calon politisi nasional juga mengalami kenaikan. Survei Tempo Data Science dan SMRC yang dirilis pada September 2026 menunjukkan bahwa elektabilitasnya berada pada kisaran 41–42 persen.
Dengan angka tersebut, Dedi Mulyadi mulai diperhitungkan dalam diskusi mengenai calon-calon potensial untuk panggung politik nasional.
Tingginya popularitas Dedi Mulyadi tidak terlepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi yang langsung dengan masyarakat. Aktivitas di lapangan kemudian dikemas menjadi konten yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
Situasi ini menandakan adanya perubahan dalam pola komunikasi politik. Seorang kepala daerah kini tidak hanya bergantung pada pemberitaan media konvensional untuk membangun citra, tetapi juga dapat memproduksi dan menyebarkan narasinya sendiri melalui platform digital.
Komentar