Belasan individu yang berafiliasi dengan kelompok Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Rabu (28/10/2026). Dalam aksi ini, mereka membawa dua surat yang berisi tuntutan penting bagi Jokowi.
Surat tersebut menuntut agar Jokowi mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI. Dalam isi tuntutan, mereka mengklaim bahwa banyak masyarakat yang menginginkan langkah tersebut. Selain itu, mereka juga meminta presiden untuk mengambil tindakan demi menghindari potensi pemakzulan.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak untuk bersedia memaksa Saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” ungkap Bangun, salah satu perwakilan massa, saat membacakan isi surat tersebut.
Tak hanya itu, mereka juga berupaya agar Jokowi tidak lagi menyebut pihak yang mempertanyakan ijazahnya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik atau penumpang gelap. “Janganlah menuduh pihak yang bertanya perihal status ijazah Bapak dan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan istilah operasi politik dan penumpang gelap,” tegas Bangun.
Saat melakukan aksi, Bangun menyatakan bahwa dua surat tersebut ditujukan langsung kepada Jokowi. Mereka berharap dapat menyerahkan surat itu secara langsung kepada presiden atau melalui stafnya. Namun, dalam pantauan yang dilakukan oleh pihak media, massa tidak berhasil mendekati kediaman Jokowi.
Seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Serka Zainudin, menemui mereka di mulut Gang Kutai Utara, yang berjarak beberapa puluh meter dari rumah Jokowi. Zainudin mengarahkan massa untuk antre bersama warga lainnya jika ingin bertemu presiden. Meski demikian, Bangun dengan sopan menolak tawaran tersebut, mengingat rombongannya sudah memiliki agenda audiensi dengan DPRD Kota Solo.
Dalam rangkaian aksi tersebut, kelompok ini juga mengunjungi SMP Negeri 1 Surakarta, yang merupakan tempat Gibran menuntut ilmu. Selain itu, mereka singgah di Kantor KPU Solo dan kantor DPC PDI Perjuangan serta Partai Gerindra di daerah tersebut. Salah seorang peserta aksi, Wuri, mengungkapkan bahwa rombongan akan melanjutkan kegiatan dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD Surakarta.
Hingga saat berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Jokowi maupun perwakilannya mengenai isi surat tuntutan yang diajukan oleh massa tersebut.
Polemik mengenai ijazah Jokowi dan Gibran sebelumnya kembali mencuat ketika Jokowi menduga adanya operasi politik yang bertujuan untuk menyudutkan keluarganya. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kediamannya pada Jumat (16/10/2026), Jokowi menyatakan bahwa isu ijazah yang mengaitkan dirinya dan Gibran merupakan upaya untuk menurunkan reputasi politik mereka.
Dari pernyataan ini, dapat dilihat bahwa situasi yang berkembang seputar tuntutan pengunduran diri Gibran bukan hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menjadi bagian dari diskursus politik yang lebih luas. Dalam konteks ini, Jokowi berupaya menanggapi dengan serius setiap pertanyaan dan tuduhan yang ditujukan pada keluarganya, sambil tetap menjaga integritas dan reputasi politiknya.
Komentar