Pakar hukum tata negara dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Margarito Kamis, mengemukakan bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki wakil presiden yang sah secara hukum. Hal ini disebabkan oleh keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Margarito berpendapat bahwa keputusan MA memiliki dampak hukum yang serius. Dokumen yang digunakan oleh Gibran untuk memenuhi syarat pendidikan saat mencalonkan diri dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Menurutnya, dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan yang dibatalkan tersebut berlaku ex tunc, yang berarti bahwa dokumen itu dianggap tidak pernah ada sejak awal penerbitannya.
“Jadi, berlaku sejak awalnya. Bisa dikatakan, suket itu dianggap tidak ada. Sekali lagi, ini menurut hukum yang tak ada urusannya dengan politik,” tegas Margarito. Pernyataan ini diungkapkan saat wawancara yang dilakukan pada Senin (2/11/2026).
Margarito menolak anggapan bahwa keputusan tersebut tidak berdampak lantaran proses Pemilihan Presiden 2024 telah selesai dan Gibran sudah resmi dilantik sebagai wakil presiden. Dia menegaskan bahwa hukum tetap berlaku terlepas dari situasi politik yang ada.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pandangannya, Margarito menggunakan analogi sengketa kepemilikan rumah. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang telah lama tinggal di sebuah rumah tetap bisa kehilangan hak kepemilikannya jika pengadilan memutuskan bahwa rumah tersebut adalah milik orang lain.
Analogi ini menggambarkan betapa pentingnya aspek hukum dalam menentukan status kepemilikan, yang dalam hal ini merujuk pada posisi Gibran sebagai wakil presiden. Meskipun telah diangkat dan dilantik, keberadaan dokumen yang tidak sah dapat mempengaruhi legitimasi jabatannya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai stabilitas pemerintahan dan legitimasi keputusan-keputusan yang diambil oleh Gibran dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden. Jika benar bahwa ia tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menjabat, maka hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam pemerintahan.
Lebih lanjut, hal ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam proses pencalonan dan pelantikan pejabat publik. Setiap dokumen yang menjadi syarat harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari yang dapat merugikan posisi dan fungsi pejabat tersebut.
Mendasari pendapat Margarito, jelas bahwa posisi hukum wakil presiden Indonesia kini berada dalam sorotan. Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan suket pendidikan Gibran, situasi ini sepatutnya menjadi perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan administrasi negara agar legitimasi pemerintahan tetap terjaga demi kepentingan bangsa.
Komentar