Pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara terus dilakukan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pengembalian layanan dasar bagi masyarakat, terutama sektor air minum dan sanitasi, di lima wilayah yang terdampak.
Proses pemulihan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan fokus pada penanganan darurat untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat dengan segera. Langkah ini bertujuan agar semua layanan dasar dapat berfungsi kembali secepat mungkin.
Setelah tahap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan dengan membangun infrastruktur yang bersifat permanen. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU berfungsi dalam memperbaiki infrastruktur air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah di berbagai daerah yang terkena dampak bencana.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa pemulihan setelah bencana tidak hanya harus mencakup perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga pentingnya mengembalikan akses masyarakat terhadap layanan dasar. “Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ungkapnya.
Di fase awal, pemerintah memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana segera ditangani agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan kembali. Setelah aspek darurat terpenuhi, Kementerian PU akan melanjutkan upaya dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pembangunan infrastruktur permanen bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dalam sektor air minum, penanganan dibagi menjadi dua paket yang mencakup lima kabupaten/kota. Hingga periode 18–24 September 2026, Paket 1 yang meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga telah mencapai progres fisik sebesar 31,30%. Sementara itu, Paket 2 yang mencakup Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat mencapai progres fisik 39,13%.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan permanen pada Paket 1 mencakup SPAM IKK Pandan dan Tukka, SPAM IKK Sibabangun, serta SPAM IKK Pinangsori. Sedangkan di Kota Sibolga, proyek yang sedang berjalan mencakup pembangunan SPAM IKK Sarudik, pembangunan intake permanen di sumber Aek Doras, serta jaringan perpipaan dan sambungan rumah di Huntap Aek Parombunan.
Untuk Paket 2, pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Tapanuli Utara melibatkan SPAM IKK Tarutung dan SPAM Huntap Dolok Nauli. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, proyek ini ditujukan untuk IKK Batangtoru, Huntap Desa Napa, serta Huntap Desa Hapesong yang terletak di Kecamatan Batangtoru. Sementara itu, di Kabupaten Langkat, penyediaan air bersih dilakukan melalui pembangunan sumur bor dan jaringan perpipaan di beberapa desa seperti Desa Pulau Banyak, Desa Pekubuan, Desa Cempa, dan Desa Muka Paya.
Upaya pemulihan air bersih juga meluas ke sektor kesehatan, seperti di RSUD Tanjung Pura, di mana penyediaan air bersih masih terus berlangsung, sedangkan pemasangan sarana air bersih di Puskesmas Pantai Cermin telah selesai dilaksanakan.
Selain fokus pada penyediaan air minum, Kementerian PU juga menangani pemulihan sektor sanitasi dan pengelolaan sampah. Setelah tahapan penanganan darurat tuntas, pembangunan infrastruktur permanen terus dilaksanakan.
Hingga minggu ke-36 periode 15–21 September 2026, progres fisik untuk keseluruhan pemulihan telah mencapai 29,86%. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, kegiatan yang dilakukan mencakup pengadaan bak arm roll yang akan ditempatkan di lokasi huntara dan huntap. Kota Sibolga juga melaksanakan penanganan yang meliputi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengadaan bak arm roll di Huntap Aek Parombunan, serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan juga dilakukan melalui pengadaan bak arm roll. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, fokus penanganannya adalah optimalisasi TPA Sipirok serta pengadaan bak arm roll untuk mendukung pelayanan persampahan.
Kementerian PU menerapkan prinsip Build Back Better dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mengutamakan faktor risiko bencana, standar teknis, kualitas layanan, serta kebutuhan masyarakat untuk jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, Kementerian PU berkomitmen untuk mengembalikan akses masyarakat di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak. Pembangunan juga diarahkan untuk menciptakan infrastruktur yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Komentar