KPK Respons Klaim Fahd Arafiq Terkait Uang Rp70 Miliar untuk Muktamar NU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terhadap pernyataan Fahd Arafiq, yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fahd mengklaim telah memberikan dana sebesar Rp70 miliar untuk mendukung penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lembaganya masih berfokus pada pendalaman substansi dari kasus korupsi yang sedang mereka tangani. KPK belum menjadikan klaim terkait dana untuk Muktamar NU sebagai prioritas dalam penyidikan.
“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” ungkap Budi kepada wartawan pada Kamis.
Pokok perkara yang dimaksud berkaitan erat dengan dugaan adanya suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK juga menyelidiki indikasi gratifikasi atau penerimaan tidak resmi lain yang melibatkan sejumlah oknum di Kementerian ATR/BPN.
Budi menambahkan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik menemukan uang dalam jumlah signifikan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan yang tidak resmi, termasuk setoran rutin dari kantor pertanahan maupun kantor wilayah.
“Dari peristiwa tertangkap tangan itu, tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN. Ini bukan hanya soal layanan pertanahan tetapi juga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantor pertanahan ataupun kantor wilayah,” jelasnya.
Budi juga menyampaikan bahwa KPK tetap membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan informasi atau laporan tambahan terkait dengan kasus ini. Setiap laporan yang masuk akan dipelajari dan dianalisis untuk membantu penyidik dalam mengembangkan penanganan perkara.
“Tentu setiap laporan itu akan dipelajari, ditelaah, dan dianalisis dan bisa menjadi pengayaan dalam proses penanganan perkara di KPK,” ucap Budi.
Di sisi lain, Fahd Arafiq sebelumnya menyatakan bahwa KPK keliru dalam menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Ia berpendapat bahwa uang sebesar Rp70 miliar yang dipermasalahkan adalah dana talangan untuk Muktamar NU.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” tegas Fahd setelah menjalani pemeriksaan di KPK.
Fahd, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar, mengaku sempat diminta uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang kini juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya menolak permintaan tersebut pada tanggal 25 dan 26 Agustus, namun akhirnya setuju memberikan dana talangan setelah Arif menggunakan nama seorang pejabat tinggi pada 27 Agustus.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ungkap Fahd saat menjelaskan di hadapan penyidik.



Komentar