Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / DPR RI Ungkap Pertimbangan HAM dalam UU Perampasan Aset yang Tak Atur Kekayaan Tak Wajar Pejabat

DPR RI Ungkap Pertimbangan HAM dalam UU Perampasan Aset yang Tak Atur Kekayaan Tak Wajar Pejabat

DPR RI Ungkap Pertimbangan HAM dalam UU Perampasan Aset yang Tak Atur Kekayaan Tak Wajar Pejabat

DPR RI mengambil keputusan untuk tidak mengikutsertakan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan pada Kamis, 19 November 2026. Langkah ini diambil setelah dilakukan pengumpulan aspirasi dari masyarakat serta kajian mengenai penerapan konsep tersebut di berbagai negara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa keputusan ini muncul setelah mempertimbangkan berbagai pandangan. Ia mencatat bahwa konsep illicit enrichment memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa ketentuan mengenai kekayaan yang meningkat secara tidak wajar dapat berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” ungkap Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Komisi III telah melakukan kajian mengenai penerapan konsep illicit enrichment di negara-negara lain. Ia mencatat bahwa Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut, sementara Jerman pernah membatalkan penerapan konsep ini melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Habiburokhman juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset dirancang sebagai norma hukum formal untuk mengatur prosedur perampasan aset, berbeda dengan hukum materiil yang mengatur norma-norma mengenai hukuman atau tindakan pidana baru. “Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” tegasnya.

Kasus Dugaan Pemerkosaan di Rumah Dinas, Bupati Kupang Segera Diperiksa oleh Polisi

Sikap DPR RI kontras dengan pandangan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang sebelumnya menginginkan agar ketentuan illicit enrichment dilibatkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. ICW, sebagai organisasi masyarakat sipil, menilai pentingnya pengaturan mengenai perampasan kekayaan yang tidak wajar untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyatakan bahwa pengaturan ini diperlukan. “Perlu atau tidak, ICW menjawab Perlu. Sikap ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil sejak awal sama, perampasan kekayaan tak wajar (illicit enrichment) harus diatur dalam RUU Perampasan Aset,” jelasnya dalam pernyataan kepada media.

Ibrahim menambahkan bahwa konsep illicit enrichment berhubungan erat dengan situasi di mana pejabat publik memiliki kekayaan yang sangat besar dibandingkan dengan pendapatan yang seharusnya mereka miliki, namun tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai sumber harta tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan perlu mendapatkan perhatian serius untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik.

Adanya pandangan yang berbeda antara DPR RI dan ICW menunjukkan kompleksitas dalam mengatur aspek hukum terkait korupsi dan perampasan aset. Pemberantasan korupsi menjadi isu yang sangat penting, dan pengaturan yang jelas mengenai kekayaan yang tidak wajar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi praktik-praktik korupsi di Indonesia.

UU Perampasan Aset Disahkan: 7 Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam Undang-Undang Baru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan