Beranda / Politik & Pemerintahan / KPK Tahan Dua Tersangka Swasta dalam Kasus Kuota Haji, Dugaan Kerugian Mencapai Puluhan Miliar Rupiah

KPK Tahan Dua Tersangka Swasta dalam Kasus Kuota Haji, Dugaan Kerugian Mencapai Puluhan Miliar Rupiah

Agustus 8, 2026 • 1 Dilihat • 2 Menit membaca •

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan dua tokoh penting dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan kuota haji khusus untuk periode 2023-2024. Mereka adalah Ismail Adham, yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba, yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji khusus yang memberikan keuntungan signifikan kepada beberapa penyelenggara perjalanan haji. Penyelidikan ini berfokus pada praktik yang melanggar hukum dengan cara mengatur distribusi kuota haji khusus yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Menurut pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Taufik Ahmad Husein, terdapat indikasi bahwa Ismail dan Asrul berkolaborasi dengan Fuad Hasan Masyhur, yang merupakan Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) serta pemilik PT Maktour. Kerjasama ini diduga bertujuan untuk menambah kuota haji khusus melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penyidik juga mencatat bahwa kedua tersangka berkoordinasi dengan sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama. Koordinasi ini bertujuan untuk mendistribusikan kuota tambahan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan PT Maktour dan jaringan Asosiasi Kesthuri.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti yang mengarah pada dugaan adanya pemberian uang kepada beberapa pejabat serta mantan pejabat Kementerian Agama. Ismail dilaporkan memberikan sejumlah dana kepada individu-individu tertentu untuk memuluskan proses tersebut.

Jumlah dana yang diduga diserahkan kepada mantan staf khusus Menteri Agama mencapai USD 30 ribu.
Kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ismail diduga memberikan USD 5 ribu dan 16 ribu riyal Saudi.
Sementara itu, dia juga diduga menyerahkan USD 10 ribu kepada pejabat yang menangani perizinan dan pembinaan haji khusus.

Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan kuota haji, terutama ketika melibatkan kepentingan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah. Penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini diharapkan dapat memberi efek jera dan mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang.

KPK terus melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Harapannya, dengan tindakan yang diambil, masyarakat akan semakin percaya pada sistem pengelolaan haji yang ada.