Penyelarasan berbagai program dan kepentingan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan kepemimpinan yang efisien untuk membangun kolaborasi di berbagai sektor. Dalam konteks ini, kemampuan untuk menyatukan perspektif, merangkul kepentingan beragam pihak, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi aspek krusial demi mencapai pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sesi Leaders Insight pada program Sekolah Pimpinan Semester II Tahun 2026 yang diadakan oleh Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Institute.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menjelaskan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk menggabungkan perbedaan kepentingan dan menyalurkannya menjadi kekuatan kolektif. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan koordinasi yang kuat, baik secara horizontal antar kementerian dan lembaga, maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Secara horizontal ini dibutuhkan leadership yang mengayomi dan bisa menghadirkan kompromi. Kita harus memastikan setiap elemen itu terakomodasi kepentingannya. Memang dibutuhkan seni, makanya leadership is an art and science,” ungkap Menko AHY.
Menko AHY juga menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan yang dimaksud harus tercermin dalam pelaksanaan koordinasi dan orkestrasi pembangunan. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam menyelaraskan kebijakan dan program, mengingat pembangunan infrastruktur melibatkan banyak sektor yang saling berkaitan.
Kesepakatan mengenai arah dan prioritas pembangunan sangat penting agar pelaksanaan dapat memberikan manfaat maksimal. “Orkestrasi yang kita lakukan memang tidak selalu mudah, tetapi paling tidak sekarang sudah dicoba untuk mendudukkan bersama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota, dan semua perangkatnya,” tambahnya.
Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya membawa dampak yang lebih luas daripada sekadar penyediaan sarana fisik. Infrastruktur harus berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai aktivitas produktif, memperlancar mobilitas, membuka akses terhadap peluang ekonomi, serta mendukung pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.
“Infrastruktur tulang punggung pembangunan bangsa, karena prinsipnya adalah konektivitas fisik, konektivitas digital, termasuk juga infrastruktur yang produktif, dan pada akhirnya untuk pemerataan pembangunan. Bukan hanya menghubungkan antarwilayah, antarmasyarakat, tapi juga antara masyarakat dengan peluang ekonomi yang lebih baik,” jelas Menko AHY.
Di tengah perkembangan ekonomi digital, Menko AHY mengingatkan bahwa transformasi teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur di lapangan. Kemudahan dalam transaksi digital dan pertumbuhan perdagangan berbasis teknologi memerlukan dukungan dari sistem transportasi, jaringan jalan, dan distribusi logistik yang memadai.
Dukungan ini penting agar proses pengiriman barang berlangsung dengan aman dan efisien, serta memperkuat hubungan antara pusat produksi, pasar, dan daerah pertumbuhan ekonomi. “Pada akhirnya bukan hanya membutuhkan teknologi dan sistem pembayaran, tapi kita semua harus juga menyiapkan infrastruktur. Pengirimannya harus bagus, aman, kemudian juga mendekatkan dengan pasar dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang kita juga terus kembangkan,” ujar Menko AHY.
Menko AHY juga menekankan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan hasil pembangunan dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari perencanaan. Ini mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, serta kesiapan wilayah dalam menghadapi perubahan iklim dan potensi bencana.
“Sustainable economic growth with equity, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saya tadi mengatakan prosperity and sustainability, bukan hanya ikut-ikutan tren, tapi sustainability ini memang sangat mendasar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan tanggung jawab untuk menjaga kualitas kehidupan generasi mendatang. Setiap keputusan dalam pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, mulai dari manfaat ekonomi, kondisi sosial, hingga kelestarian lingkungan. Kemajuan yang diperoleh saat ini tidak boleh mengorbankan kesempatan generasi mendatang untuk menikmati kehidupan yang layak.
Di akhir pemaparannya, Menko AHY mendorong peserta Sekolah Pimpinan Bank Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuan diri sebagai calon pemimpin. Penguatan kompetensi harus diimbangi dengan karakter dan integritas, sementara kreativitas dan inovasi perlu dikembangkan melalui kemampuan untuk berkolaborasi.
Menko AHY menekankan bahwa kombinasi berbagai kapasitas ini diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. “Bangun kompetensi, tapi isi dengan karakter integritas. Kreativitas membawa kita maju, inovasi akan membuat kita melompat. Barengi dengan kolaborasi, karena kolaborasi adalah komplementer satu sama lain, melipatgandakan segala sumber daya yang kita miliki,” tutup Menko AHY.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono, serta Direktur Bank Indonesia Institute Maulisa Yanti Nasution dan Erma Kusumawati. Menko AHY didampingi oleh Staf Khusus Menko Jovan Latuconsina dan Ahmad Choril Umam.



Komentar