Penguatan konektivitas serta pemerataan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan menjadi fokus utama Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI. Hal ini dibahas dalam kunjungan kerja reses yang berlangsung pada Senin (12/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, beragam kebutuhan pembangunan diidentifikasi, termasuk penanganan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, penataan bangunan dan kawasan, serta pengawasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.
Denny Firmansyah, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan, merinci panjang jaringan Jalan Nasional di wilayah tersebut yang mencapai 594,56 km dengan tingkat kemantapan sebesar 72,49%.
Di ruas jalan Jayapura-Wamena, masih terdapat 47,29 km jalan tanah yang memerlukan perhatian. Penanganan ruas ini akan dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans-Papua, dan ditargetkan selesai pada April 2027.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada jembatan di ruas yang sama. Saat ini terdapat 43 jembatan semipermanen yang membutuhkan perbaikan. Dari jumlah tersebut, 15 jembatan akan ditangani dalam Tahun Anggaran 2025-2027, sedangkan 8 jembatan lainnya direncanakan untuk Tahun Anggaran 2027-2028. Sebanyak 20 jembatan permanen lainnya masih menunggu alokasi anggaran, dengan estimasi biaya mencapai Rp344,8 miliar.
Di sektor prasarana strategis, Kuswara, Plt. Dirjen Prasarana Strategis, menjelaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027. Lokasi pembangunan ini akan tersebar di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Tolikara.
Untuk Kabupaten Jayawijaya, usulan lokasi di Distrik Hubikosi masih memerlukan tindak lanjut terkait penetapan batas kawasan hutan lindung. Di Kabupaten Yahukimo, survei lokasi akan dilakukan dengan lebih memperhatikan kondisi setempat. Sementara itu, hingga saat ini, Kabupaten Nduga dan Mamberamo Tengah belum mengajukan usulan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga penting untuk melanjutkan tahapan koordinasi agar rencana tersebut dapat direalisasikan.
Dari sisi sumber daya air, Dani Hamdan, Plt. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memaparkan beberapa proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan di Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun Anggaran 2026. Pembangunan pengendali banjir di Sungai Wouma menjadi salah satu fokus dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,47 miliar, yang saat ini telah mencapai progres 55%.
Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp14 miliar. Program ini berhasil menyelesaikan pembangunan saluran irigasi tersier baru sepanjang 18 km untuk mendukung irigasi lahan pertanian seluas 1.080 hektare. Selain itu, terdapat pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sepanjang 1,2 km di Kabupaten Jayawijaya dengan anggaran Rp12 miliar. Penanganan bencana longsor akibat banjir di Distrik Asotipo juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4,33 miliar.
Untuk Tahun Anggaran 2027, Kementerian PU merencanakan pembangunan pengendali banjir di Sungai Uwe, Distrik Wouma, dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp12,5 miliar.
Mengenai penataan bangunan dan kawasan, Kusworo Darpito, Plt. Direktur Bina Penataan Bangunan, menyatakan bahwa pembangunan gedung perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp699,70 miliar. Penataan kawasan itu sendiri diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp432,71 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk kedua proyek ini diperkirakan mencapai Rp1,13 triliun.
“Perencanaan KPP meliputi pembangunan gedung perkantoran dan penataan kawasan dengan memperhatikan aspek teknis, termasuk pengamanan tebing untuk mengurangi risiko longsor,” jelas Kusworo.
Maulidya Indah Junica, Inspektur Jenderal Kementerian PU, menggarisbawahi pentingnya pengawasan dalam proyek pembangunan infrastruktur. Inspektorat Jenderal melakukan review anggaran dan audit kinerja yang berbasis risiko untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan ini mencakup pendampingan dari proses perencanaan hingga serah terima pekerjaan, termasuk untuk proyek-proyek infrastruktur di Papua. “Pendampingan ini kami lakukan untuk memastikan semua tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan kaidah penganggaran, agar pembangunan dapat terlaksana secara akuntabel dan tepat sasaran,” kata Maulidya.
Robert Rouw, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, menekankan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi geografis yang sulit serta biaya konstruksi yang tinggi di wilayah tersebut.
“Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan tantangan geografis Papua Pegunungan agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat meningkat,” ujar Robert.
Sinergi antara Kementerian PU, Komisi V DPR RI, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Komentar