Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026). Dalam upaya penanganan ini, fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat yang terdampak, terutama bagi mereka yang berada di lokasi pengungsian. “Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan,” ujar Menteri Dody.
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT, Didik Wahyudi, menambahkan bahwa Kementerian PU telah menerima arahan dari pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan sanitasi di lokasi pengungsian dapat terpenuhi. “Seiring bertambahnya aktivitas di lokasi pengungsian, tentunya akan muncul kebutuhan pengelolaan sampah serta penyedotan septic tank. Saat ini, kebutuhan tersebut sedang kami petakan, termasuk di titik-titik pengungsian yang ada,” jelas Didik.
Untuk memperkuat layanan sanitasi, Kementerian PU merencanakan tambahan armada truk tinja. Armada ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan penyedotan septic tank di lokasi pengungsian, sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga selama masa tanggap darurat.
Selain memastikan layanan dasar, Kementerian PU juga melakukan pendataan terhadap kondisi berbagai infrastruktur di daerah yang terdampak gempa. Di Kabupaten Manggarai Barat, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas penting, di antaranya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Warloka, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta sarana pendukung lainnya.
Dalam pemeriksaan awal, teridentifikasi beberapa bangunan yang mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat, mulai dari retakan kecil hingga kerusakan signifikan pada bagian struktur pendukung. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pengelola aset dan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi kerusakan dan tingkat urgensi masing-masing fasilitas.
Percepatan penanganan infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU untuk menjamin bahwa infrastruktur dasar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam kondisi tanggap darurat. Langkah ini juga sejalan dengan Sasaran Utama PU608 yang menekankan pada pentingnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat yang terdampak gempa dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Komentar