Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mengoptimalkan pemulihan kawasan permukiman yang terkena dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, beragam langkah penanganan telah dilaksanakan, mulai dari pembersihan rumah dan pekarangan, pemulihan akses jalan lingkungan, hingga perbaikan sarana di kawasan permukiman agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal.
Menurut laporan pemantauan mengenai pengembangan kawasan strategis yang ditargetkan selesai pada tahun 2026, tercatat sebanyak 509 unit rumah telah berhasil dibersihkan dari total 822 unit yang tersebar di 11 wilayah di Aceh.
Pengerjaan ini melibatkan peran aktif warga yang terdampak melalui program Cash for Work (CFW) atau skema padat karya dengan total partisipasi mencapai 9.642 orang hari. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa program padat karya ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses pembersihan lingkungan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat terdampak untuk terlibat langsung dalam upaya pemulihan pascabencana, khususnya di area permukiman yang dipenuhi oleh lumpur.
“Padat karya kita manfaatkan, utamanya untuk membersihkan lingkungan perumahan masyarakat. Kami melibatkan masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut membersihkan lumpur. Tidak hanya perumahan, tapi juga di masjid dan fasilitas umum lainnya kalau ada,” ungkap Dody.
Dalam pelaksanaannya, penanganan infrastruktur dibagi menjadi tiga wilayah kerja. Wilayah pertama mencakup Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Wilayah kedua meliputi Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Sedangkan wilayah ketiga mencakup Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.
Setelah proses penanganan selesai, infrastruktur yang telah dipulihkan akan memasuki tahap pemeliharaan dan pengoperasian. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang sudah diperbaiki dapat berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.
Selain fokus pada pembersihan rumah dan lingkungan, Kementerian PU juga menyelaraskan pekerjaan pemulihan dengan perbaikan sarana dan prasarana kawasan permukiman. Pekerjaan ini mencakup perbaikan jalan lingkungan, pemulihan fungsi saluran drainase, serta penataan kembali kawasan permukiman yang terdampak bencana.
Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan akses yang mudah bagi masyarakat, sambil memastikan bahwa sistem drainase di lingkungan dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kondisi permukiman yang lebih aman dan teratur.
Melalui berbagai langkah percepatan yang telah dilakukan, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mendukung pemulihan kawasan permukiman di Aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemulihan ini tidak hanya terfokus pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penciptaan kembali lingkungan hunian yang bersih, layak, dan nyaman bagi masyarakat yang terdampak bencana.



Komentar