Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Herman Khaeron Minta Kartel dan Penimbun Pangan Dijerat Hukuman Berlapis

Herman Khaeron Minta Kartel dan Penimbun Pangan Dijerat Hukuman Berlapis

Anggota DPR RI Herman Khaeron. Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta aparat penegak hukum menindak tegas spekulan dan kartel yang terbukti memainkan pasokan maupun harga kebutuhan pokok di pasaran.

Menurut Herman, kenaikan harga pangan tidak selalu disebabkan oleh terbatasnya produksi. Praktik penimbunan dan gangguan distribusi juga dapat menciptakan kelangkaan barang yang berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Ia menjelaskan, gejolak harga pangan dipengaruhi keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Penurunan produksi akibat faktor cuaca, termasuk El Nino, dapat memicu ketidakseimbangan tersebut. Namun, dugaan permainan harga oleh pihak tertentu juga perlu ditelusuri.

“Jika memang ditemukan bahwa harga pangan kenaikan ini ditentukan oleh karena adanya kartel, oleh karena ada spekulan, saya kira inilah peran dari aparat penegak hukum,” kata Herman saat diwawancarai media di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Politikus Partai Demokrat itu menilai, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki sejumlah instrumen regulasi untuk menindak pelaku yang terbukti melakukan kecurangan dalam tata niaga pangan.

Lebih dari Separuh Hati Diberikan untuk Ayah, Pengorbanan Farrel Sentuh AHY

Ia menyebut, pelaku penimbunan dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan unsur pelanggaran yang ditemukan.

“Hukumannya berlapis, bisa melalui Undang-Undang Pangan, bisa melalui Undang-Undang Perdagangan, bahkan bisa melalui KUHP bagi setiap orang yang melakukan penimbunan,” jelasnya.

Selain penegakan hukum, Herman menilai pengendalian harga juga membutuhkan pengawasan distribusi yang lebih ketat. Perum Bulog dan ID Food, menurutnya, perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tersedia di pasar.

Ia mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri melalui program swasembada pangan. Namun, peningkatan produksi perlu diikuti pembenahan tata niaga agar ketersediaan barang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Sekarang tinggal bagaimana menertibkan pasar sehingga betul-betul barangnya tersedia dan harganya tercapai,” pungkas Herman.

Menteri PU Dody Pastikan Jalur Sumbar-Riau Kembali Bisa Dilalui Dua Lajur

Pengawasan harga dan pasokan pangan menjadi perhatian pemerintah menjelang akhir tahun. Inflasi pangan bergejolak atau volatile food termasuk indikator yang perlu diwaspadai, terutama di tengah potensi gangguan produksi akibat kondisi cuaca.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan