Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Indonesia terus mendorong penggunaan Aspal Buton (Asbuton) olahan untuk pembangunan jalan tol. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada aspal impor, dan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita berharap dengan memanfaatkan aspal Buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara, yang diharapkan mencapai kurang lebih 4 triliun per tahun,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyelarasan Ekosistem Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret dalam penerapan kebijakan ini, Kementerian PU telah mengeluarkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur penggunaan Aspal Buton Olahan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, mencakup aspek pemanfaatan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pemberian insentif.
Selain itu, ada juga Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 yang mengatur penggunaan Asbuton Olahan antara tahun 2026 hingga 2029. Keputusan ini menetapkan tahapan target penggunaan, ketentuan substitusi aspal, serta syarat produk dan kesiapan implementasi, termasuk mekanisme pengadaan dan evaluasi.
Salah satu produk baru yang diperkenalkan dalam kebijakan ini adalah Aspal Merah Putih A30. Produk ini merupakan hasil olahan 100% dari Indonesia, dengan 30% bitumen Asbuton dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dan 70% aspal minyak dari kilang Pertamina. Pemanfaatan Aspal Merah Putih A30 diharapkan dapat meningkatkan penggunaan Asbuton olahan yang saat ini baru sekitar 4% menjadi 30%.
Pengembangan selanjutnya akan dilakukan untuk mencapai Aspal Merah Putih A100, yaitu produk yang sepenuhnya berbasis bitumen Asbuton. Diproyeksikan, produk ini dapat menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun.
“Untuk itu, saya berharap Badan Usaha Jalan Tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan Asbuton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak,” tambah Menteri Dody.
Menteri Dody menekankan bahwa implementasi Asbuton tidak boleh menambah beban biaya bagi badan usaha maupun masyarakat. Aspek efisiensi harus tetap diutamakan agar penggunaan Asbuton tidak berdampak pada tarif maupun biaya pembangunan jalan tol.
“Saya tidak mau jika nanti Asbuton ini membebani biaya atau cost dari BUJT. Jadi, target dari Asbuton itu sendiri minimal sama dengan harga aspal hari ini atau kalau bisa kurang,” tegasnya, menambahkan bahwa bila harga lebih tinggi, diharapkan pihak BUJT dan ATI menolak, agar tidak berdampak pada kenaikan tarif tol.
Di samping memanfaatkan produk lokal, Menteri Dody juga mengingatkan bahwa pengembangan ekosistem jalan tol memerlukan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Saat ini, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia sudah mencapai 3.128,30 kilometer, terdiri dari 76 ruas yang dikelola oleh 54 badan usaha jalan tol (BUJT) dengan total investasi sekitar Rp779 triliun.
Jaringan jalan tol tersebut berfungsi memperkuat konektivitas menuju berbagai pusat kegiatan, termasuk kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, dan destinasi wisata.
Aspek pemeliharaan dan kualitas jalan tol juga berkaitan erat dengan masalah kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Kendaraan yang memiliki muatan berlebih dapat mempercepat kerusakan struktur jalan sebelum mencapai umur rencana, meningkatkan kebutuhan pemeliharaan, serta memengaruhi keselamatan dan kelancaran distribusi logistik.
Untuk mendukung pengawasan terhadap kendaraan ODOL, saat ini telah dipasang 47 unit Weigh-in Motion (WIM) di jaringan jalan tol Indonesia.
Ke depan, Menteri Dody menggarisbawahi pentingnya adanya sinergi antara pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem jalan tol yang lebih terintegrasi. Menurutnya, konektivitas jalan tol harus lebih dari sekadar menghubungkan wilayah. Infrastruktur ini juga harus menghubungkan pusat produksi dengan pasar, investasi dengan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan ini sejalan dengan sasaran PU608, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi investasi dengan ICOR di bawah 6, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta mendukung pertumbuhan ekonomi menuju 8%.
“Karena itu, saya melihat pentingnya FGD ini yang tidak hanya untuk menyatukan langkah kita semua, tapi juga menyatukan pandangan kita ke depan. Sekarang yang kita sambungkan bukan hanya jalan; kita sedang menyambungkan pusat produksi dengan pasar-pasarnya, investasi dengan pekerjaannya, dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutupnya.
Komentar