Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merencanakan program pembangunan infrastruktur untuk tahun 2027 dengan tujuan memperkuat produktivitas, menarik investasi, serta mendukung perkembangan industri. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa peningkatan produktivitas sangat tergantung pada kualitas layanan infrastruktur yang semakin membaik, yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dalam pandangannya, infrastruktur dasar dan produktivitas merupakan fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat sektor industri.
“Air minum dan irigasi harus tersedia untuk mendukung pertanian, jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik,” ujar Menteri Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, saat membahas Penetapan Hasil Penyesuaian RKA K/L TA 2027 pada Kamis (24/9/2026).
Untuk mewujudkan agenda ini, Kementerian PU telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk tahun 2027. Alokasi tersebut mencakup Rp37,30 triliun untuk Bina Marga, Rp32,57 triliun untuk Prasarana Strategis, Rp30,66 triliun untuk Sumber Daya Air, Rp12,15 triliun untuk Cipta Karya, serta Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen dan teknis.
Di bidang Bina Marga, program untuk tahun 2027 akan difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan guna meningkatkan konektivitas antar kawasan. Kegiatan yang direncanakan meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 198,79 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 870,87 km, serta pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.597,38 meter. Selain itu, juga akan dilakukan preservasi jembatan sejauh 16.926 meter, pembangunan flyover atau underpass sepanjang 473,90 meter, dan pembangunan jalan tol sepanjang 12,26 km.
Sementara itu, di sektor Prasarana Strategis, Kementerian PU berencana melaksanakan berbagai program pada 2027. Program tersebut mencakup revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, pembangunan 68 unit Sekolah Rakyat Tahap III, 15 unit perguruan tinggi, dan 12 unit prasarana perekonomian atau pasar. Selain itu, pembangunan prasarana olahraga, kesehatan, peribadatan, cagar budaya, dan infrastruktur strategis lainnya juga menjadi bagian dari rencana ini.
Dalam bidang Sumber Daya Air, program 2027 mencakup pembangunan jaringan irigasi seluas 451 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 47.671 hektare, pengendalian banjir sungai dan muara sepanjang 27,06 km, serta pengamanan pantai sepanjang 6,60 km. Selain itu, akan ada penambahan kapasitas air baku sebesar 0,78 m³/detik dan pengendalian sedimen serta lahar.
Adapun di sektor Cipta Karya, fokusnya adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Program yang direncanakan mencakup pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 650 liter/detik, perluasan SPAM untuk 5.000 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah sebanyak 6 unit, pengelolaan persampahan sebanyak 10 unit, serta pembangunan gedung seluas 31.757 m².
Kementerian PU juga akan meningkatkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan pembangunan jembatan gantung. Pada tahun 2027, program tersebut mencakup 13.296 lokasi P3-TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.246 lokasi program berbasis masyarakat di bidang Cipta Karya seperti PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Selain itu, Kementerian PU berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap penanganan bencana di Sumatera. Ini akan dilakukan melalui dukungan teknis, pengendalian bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang terdampak.
Dalam hal manajemen dan teknis, dukungan akan difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi, pengawasan internal, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, perencanaan wilayah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Menteri Dody berharap bahwa semua program yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah masing-masing. “Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Komentar