Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mendorong pentingnya integrasi data pertanahan, tata ruang, dan nilai tanah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah. Gagasan ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring.
Pada seminar yang berlangsung pada 8 Oktober 2026, Ossy menjelaskan bahwa saat ini, data terkait hak atas tanah, pemanfaatan ruang, dan nilai ekonomi tanah masih sering dikelola dalam sistem yang terpisah. Keberadaan informasi ini sangat vital untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pertanahan.
“Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan arah pengembangan data yang terintegrasi dalam pengelolaan tanah dan ruang.
Ossy menekankan bahwa perubahan dalam aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi, dan kebijakan tata ruang dapat memengaruhi nilai ekonomi tanah, meskipun lokasi dan ukuran bidang tanah tersebut tetap sama. Oleh karena itu, penilaian tanah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap nilai kawasan, bukan hanya sekadar harga per meter persegi.
Dalam konteks ini, profesi penilai memiliki peran yang sangat signifikan untuk menguraikan perubahan nilai tanah dan dampak pembangunan terhadap perkembangan wilayah. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih memahami konsekuensi ekonomi dari keputusan yang diambil dalam tata ruang, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Ossy juga mengingatkan bahwa pemisahan basis data dapat menghambat pemanfaatan informasi pertanahan secara optimal. Integrasi data sangat diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kepemilikan, peruntukan ruang, dan perkembangan nilai ekonomi tanah dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam seminar tersebut, Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, turut hadir dan membuka acara. Peserta yang hadir berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah, yang menunjukkan komitmen semua pihak dalam mendukung integrasi data pertanahan dan tata ruang.
Secara keseluruhan, integrasi data pertanahan, tata ruang, dan nilai tanah merupakan langkah penting yang harus diambil untuk meningkatkan pengelolaan wilayah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui seminar ini, diharapkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya integrasi ini dapat terus berkembang, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan bermanfaat bagi masyarakat.
Komentar