Persitegangan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengeluarkan sindiran tajam setelah Jokowi memberikan nasihat tentang penggunaan kekuasaan dan jabatan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-8 KH Musyafa Ali, yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Falah. Dalam pidatonya, Jokowi menggali sejumlah falsafah Jawa yang dianggapnya dapat menjadi pengingat bagi individu yang memegang kekuasaan.
Salah satu pesan penting yang ia sampaikan adalah agar kekuasaan tidak digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Namun, pernyataan ini langsung mendapatkan tanggapan pedas dari Deddy Sitorus, yang meminta Jokowi untuk merefleksikan rekam jejak dan aktivitas politiknya sebelum memberi nasihat tentang kekuasaan.
Deddy bahkan menggunakan perumpamaan mengenai kaca untuk menyindir Jokowi. Ia berkata, “Ada yang bisa ngasih kaca ke bapak ini nggak ya? Sepertinya di rumah dia tidak ada kaca. Atau dia sedang menasehati dirinya sendiri kah?”
Sindiran ini mengungkapkan bahwa hubungan politik antara Jokowi dan PDIP masih menjadi sumber ketegangan di tengah perubahan dinamika politik nasional. Deddy juga mempertanyakan aktivitas Jokowi di media sosial yang dinilai berpotensi menimbulkan polemik politik.
Ia menambahkan, “Udah benar kalau jadi mantan itu baiknya kembali masuk gorong-gorong. Ehh, malah main medsos dan menyebar hoaks!!! Orang kalau candu kekuasaan itu memang susah dinasehati!!”
Sementara itu, dalam acara di Kebumen, Jokowi menyampaikan tiga falsafah Jawa yang seharusnya dipahami oleh para pemimpin. Ketiga falsafah tersebut adalah “Lamun siro sekti, ojo mateni”, “Lamun siro pinter, ojo minteri”, dan “Lamun siro banter, ojo disiki”.
Jokowi menjelaskan bahwa individu yang memiliki kekuasaan besar tidak seharusnya memanfaatkan kekuatannya untuk menjatuhkan orang lain. Ia menekankan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan tidak boleh digunakan secara sembarangan.
“Jangan kita punya kekuasaan yang besar, kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu hal yang tidak baik,” ujar Jokowi.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang permanen. Seorang pemimpin diharapkan untuk menyadari bahwa kekuasaan bersifat sementara.
“Karena kekuasaan itu hanya sementara. Jabatan itu hanya sampingan. Itu yang harus diingat waktu kita memiliki kekuasaan,” katanya.
Pernyataan Jokowi dan respons dari Deddy menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang semakin mencolok antara kedua belah pihak. Jokowi menekankan pentingnya etika dalam penggunaan kekuasaan, sementara PDIP melalui Deddy justru mempertanyakan konsistensi penerapan pesan tersebut dalam perjalanan politik Jokowi.
Ketegangan ini menjadi cermin dari dinamika politik yang berkembang di Indonesia, di mana hubungan antara penguasa dan partai politik tidak selalu harmonis. Dalam konteks ini, pernyataan dari kedua pihak menjadi bahan perdebatan dan pengamatan publik, mencerminkan kompleksitas hubungan politik yang terus berubah.
Komentar