Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mengungkapkan komitmennya untuk mendukung penuh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Keputusan ini mengharuskan pemerintah untuk memisahkan anggaran pendidikan dari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Habib Syarief menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah yang sangat krusial dalam mengembalikan fungsi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut ketentuan MK, dana untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi diperbolehkan dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk melaksanakan ketentuan ini hingga penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028. Hal ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan dengan sektor pendidikan di Indonesia.
Habib Syarief menambahkan bahwa putusan ini sejalan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Ia menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sektor pendidikan, dan bukan dialihkan ke program lain, meskipun program tersebut memiliki tujuan yang baik.
Legislator asal Fraksi PKB ini mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya tidak menunggu hingga tenggat waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia mendorong agar pemisahan anggaran pendidikan dan Program Makan Bergizi sudah mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2027. Dengan demikian, implementasi putusan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Habib Syarief juga menyampaikan bahwa sektor pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Berbagai isu yang perlu segera ditangani meliputi:
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik
- Pemerataan sarana dan prasarana sekolah
- Penguatan pendidikan vokasi
- Peningkatan mutu proses belajar mengajar di seluruh Indonesia
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anggaran pendidikan dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Komentar