PEMENUHAN kebutuhan dasar warga terdampak bencana jadi satu di antara fokus yang jadi perhatian Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo.
Karenanya, dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, Dody Hanggodo tak hanya menginstruksikan jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Tapi juga sebisa mungkin memastikan infrastruktur yang menjamin kebutuhan dasar warga dapat dipulihkan sesegera mungkin.
Prinsip itulah yang satu di antaranya diterapkan Dody Hanggodo dan jajarannya di Kementerian PU dalam penanganan bencana alam di Aceh.
Di mana satu di antaranya diwujudkan baru-baru ini dalam bentuk pemulihan infrastruktur sanitasi di 7 wilayah kabupaten yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” kata Menteri Dody Hanggodo dalam rilis yang diterima MACI News, Senin (19/10/2026)
Lebih lanjut, Dody Hanggodo mengungkapkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi pascabencana di tujuh kabupaten di Provinsi Aceh tersebut meliputi Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Penanganan ini difokuskan pada pemulihan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar pelayanan persampahan dapat kembali berjalan optimal sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan di wilayah terdampak bencana.
Adapun pengerjaannya dilakukan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Aceh ini mencakup peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, perbaikan jalan akses, serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing TPA.
Satu di antaranya yang saat ini hampir rampung berada di Kabupaten Aceh Tamiang melalui rehabilitasi dan peningkatan TPA Kampung Durian.
Pekerjaan meliputi penambahan satu sel landfill baru seluas 1,1 hektare, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, serta peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.
Di Kabupaten Bireuen, rehabilitasi dan rekonstruksi TPA Blang Beururu diarahkan pada peningkatan kapasitas landfill seluas 1,46 hektare (ha), pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter (m), dan perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 m.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Utara, penanganan TPA Teupin Keubeu menjadi prioritas karena fasilitas ini melayani sekitar 641 ribu jiwa di 25 kecamatan, dengan volume sampah mencapai 85 ton per hari.
Pekerjaan mencakup pembangunan landfill seluas 1,2 ha, instalasi pengolahan air lindi, serta perbaikan akses dan fasilitas pendukung.
PERBAIKI INFRASTRUKTUR SANITASI – Kementerian PU melakukan pemulihan infrastruktur sanitasi di 7 wilayah kabupaten di Provinsi Aceh sebagai upaya penanganan pascabencana. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat yang terdampak bencana. Berikut selengkapnya, Senin (19/10/2026). OFFICIAL BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PU/REPRO
Di Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan kapasitas dilakukan di TPA Blang Awe melalui pembangunan sel landfill seluas 0,71 ha pada bagian bawah dan 1,04 ha pada bagian atas, pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 352,64 m, serta perbaikan jalan akses sepanjang 985,5 m.
Adapun di Kabupaten Aceh Tengah, penanganan TPA Uwer Tetemi meliputi peningkatan satu sel landfill seluas 0,65 ha, pembangunan sistem pelapis kedap (liner) dan pipa air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, serta instalasi pengolahan air lindi.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, penanganan TPA Selamat Indah mencakup peningkatan satu sel landfill seluas 0,41 ha, pembangunan sistem pengolahan air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Timur, penanganan TPA Lhok Tujoh difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 m dan penataan sampah eksisting.
Pastikan Sanitasi Kembali Berfungsi Lebih Baik
Kepala BPBPK Aceh, Tommy Permadhi, mengatakan percepatan penanganan dilakukan untuk memastikan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana dapat kembali berfungsi dengan kapasitas yang lebih baik.
“Penanganan ini kami lakukan untuk mempercepat pemulihan layanan persampahan pascabencana,”
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan target, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujar Tommy.
Kementerian PU menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi di tujuh kabupaten tersebut selesai pada akhir November 2026.
Pelaksanaan pekerjaan terus dipantau agar berjalan sesuai kebutuhan di lapangan dan target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta keberlanjutan fungsi infrastruktur.
Pemulihan infrastruktur sanitasi ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PU menghadirkan perubahan yang dibuktikan melalui pembangunan nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Dalam semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, Kementerian PU terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar pascabencana agar pelayanan publik kembali optimal, lingkungan lebih terjaga, dan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih baik. (*)
Komentar