Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menekankan betapa krusialnya memperkuat perlindungan hak masyarakat adat, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Ia menyatakan bahwa setiap kegiatan investasi dan pertambangan yang berlangsung di wilayah adat seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal melalui proses perizinan yang transparan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Bob Hasan saat melakukan Kunjungan Kerja Reses Baleg DPR RI, yang bertujuan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Bob menjelaskan bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat memiliki keterkaitan yang erat dengan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam di area tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa melibatkan komunitas adat, yang memiliki hubungan historis dan sosial yang kuat dengan lingkungan mereka.
Ia juga memberikan contoh mengenai Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), yang telah menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebelum kegiatan pertambangan dimulai. Ini merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat.
Bob menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat tidak hanya sebatas pemberian kompensasi kepada warga yang terkena dampak. Lebih dari itu, masyarakat adat memiliki tanggung jawab vital dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi generasi mendatang.
Menurut Bob, RUU Masyarakat Adat harus mampu menciptakan keseimbangan antara pengakuan hak-hak masyarakat adat dan kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi serta pembangunan nasional. Regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat tanpa menghambat iklim usaha yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani Sirua, juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang memiliki landasan hukum yang kokoh. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut. Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan salah satu langkah signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Di samping itu, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menurunkan potensi konflik sosial dan ekologis yang sering terjadi ketika hak-hak mereka diabaikan.
Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RUU Masyarakat Adat, semua elemen terkait perlu saling berkolaborasi untuk menciptakan aturan yang tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat adat tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin beroperasi di wilayah tersebut. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.
Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dan pengelolaan yang berkelanjutan harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah adat.
Komentar