Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan empat prioritas strategis pembangunan infrastruktur nasional, yakni ketahanan air dan pangan, konektivitas dan pembangunan kewilayahan, perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta perlindungan pesisir dan ketahanan iklim.
AHY menyampaikan empat prioritas tersebut dalam Special Keynote Address pada 30th Annual Scientific Meeting Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi tanah, serta risiko terhadap keamanan dan keberlanjutannya.
“Different priorities, but one shared lesson: infrastructure must be designed not only to serve us today, but also to withstand tomorrow’s risks,” ujar AHY.
Prioritas pertama adalah ketahanan air dan pangan. AHY menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan tanpa ketahanan air.
Oleh karena itu, bendungan, waduk, jaringan irigasi, serta sistem pengendalian banjir harus dibangun dengan perencanaan yang andal.
Penilaian kondisi fondasi, daya dukung tanah, dan stabilitas lahan menjadi bagian penting untuk memastikan keandalan infrastruktur tersebut.
Kedua, konektivitas dan pembangunan kewilayahan.Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk menghubungkan wilayah.
AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan pegunungan dan wilayah pesisir harus didahului investigasi tanah yang akurat, terutama pada lokasi dengan karakteristik tanah lunak, untuk menjamin keselamatan konstruksi dan kelancaran transportasi.
Ketiga, perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Seiring dengan pertumbuhan kota, pembangunan hunian dan fasilitas perkotaan harus memperhatikan keselamatan serta keberlanjutan.
Penilaian kondisi lahan, desain fondasi, pengelolaan penurunan tanah, dan mitigasi risiko gempa merupakan unsur penting dalam pembangunan perkotaan.
Keempat, perlindungan pesisir dan ketahanan iklim. AHY menyoroti ancaman penurunan muka tanah dan banjir pesisir, khususnya di sepanjang pantai utara Jawa, yang berpotensi mengancam permukiman, aktivitas usaha, dan infrastruktur.
Penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu melalui rekayasa kawasan pesisir, pengelolaan air, penataan ruang, serta dukungan keahlian geoteknik.
Menurut AHY, keempat prioritas tersebut membutuhkan perencanaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa mendatang.
Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran untuk menyelaraskan kebijakan dan investasi lintas kementerian agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan secara terintegrasi.
AHY berharap para ahli geoteknik dan HATTI terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan riset, peningkatan standar profesi, serta kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri.
“Good public policy needs good science,” tegas AHY.
Melalui sinergi tersebut, pembangunan infrastruktur nasional diharapkan semakin berkualitas, aman, dan mampu memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hen)
Komentar