Akademisi Ali Syarief memberikan kritik terhadap keputusan Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, yang baru-baru ini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ali berpendapat bahwa langkah Jokowi ini diambil setelah upayanya untuk mendapatkan posisi ketua umum di partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar dianggap gagal.
Melalui akun X pribadinya, Ali menyampaikan sindirannya pada Senin, 26 Oktober 2026. Dia mengaitkan keputusan Jokowi untuk bergabung dengan PSI dengan ambisi politiknya untuk memimpin partai besar.
“Mengapa Jokowi ngurus PSI? Ya kan, ingin jadi Ketum partai besar, gagal; berusaha di PDI-P pun mustahil dan gagal. Di Golkar ditentang. Akhirnya, dengan bangga memperlihatkan KTA PSI,” tulis Ali dalam unggahannya.
Ungkapan tersebut mencerminkan pandangan Ali mengenai arah politik Jokowi setelah masa kepresidenannya berakhir. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa Jokowi pernah berupaya untuk menjadi ketua umum di PDI Perjuangan atau Golkar.
Joko Widodo secara resmi bergabung dengan PSI pada tanggal 14 Oktober 2025. Sejak saat itu, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep.
Pada bulan September 2026, Jokowi dengan bangga menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI yang diadakan di Bandung.
Keberadaan Jokowi sebagai anggota PSI menjadi perhatian tersendiri dalam perkembangan politik nasional. Dengan pengalaman dan popularitas yang dimilikinya sebagai mantan presiden, banyak yang berpendapat bahwa hal ini bisa menjadi modal politik yang signifikan bagi PSI dalam upayanya untuk memperluas dukungan dari masyarakat.
Keputusan Jokowi untuk bergabung dengan PSI juga mencerminkan dinamika dalam politik Indonesia, di mana partai-partai baru mulai menarik perhatian masyarakat. PSI, yang dikenal sebagai partai yang mengusung ide-ide progresif dan modern, berusaha menjangkau pemilih milenial dan generasi muda.
Partai ini, yang didirikan pada tahun 2014, berfokus pada isu-isu seperti keadilan sosial, transparansi, dan pemberantasan korupsi. Dengan hadirnya Jokowi, diharapkan PSI dapat memanfaatkan popularitasnya untuk memperkuat basis dukungannya dan meningkatkan visibilitasnya di pentas politik nasional.
Meskipun sudah bergabung dengan PSI, langkah Jokowi tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak mempertanyakan apakah langkah ini merupakan strategi yang matang atau sekadar pilihan terakhir setelah gagal di partai-partai lain. Namun, bagi Jokowi, PSI mungkin merupakan platform yang tepat untuk melanjutkan ambisi politiknya setelah masa kepresidenan.
Dengan begitu, masa depan politik Jokowi dan PSI akan menjadi topik yang menarik untuk diamati. Apakah keanggotaan Jokowi akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan PSI, ataukah ini hanya akan menjadi episode lain dalam perjalanan politiknya yang panjang? Waktu akan menjawab pertanyaan tersebut, dan perkembangan lebih lanjut pasti akan terus menjadi sorotan publik.
Komentar