Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mengutamakan penyelarasan kewenangan dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Langkah ini diambil untuk mencegah tumpang tindih tugas serta mempercepat implementasi reforma agraria di Indonesia.
Pembahasan mengenai hal ini berlangsung dalam Rapat Tindak Lanjut Pembentukan BRAN yang diadakan di Aula Prona, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang menekankan pada penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara kedua lembaga.
Ossy Dermawan menekankan pentingnya penataan kelembagaan yang harus berfokus pada efektivitas pelaksanaan tugas, bukan semata-mata mempertahankan struktur organisasi masing-masing. “Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa banyak tugas yang menjadi tanggung jawab BRAN dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian reforma agraria berpotongan dengan kewenangan yang ada di Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, dibutuhkan pembagian peran yang jelas agar kedua lembaga tidak melaksanakan tugas yang sama secara bersamaan.
Penyelarasan antara ATR/BPN dan BRAN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan program reforma agraria. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung visi Presiden Republik Indonesia dalam pengelolaan sumber daya agraria yang lebih baik.
Dalam rapat tersebut, Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan analisis terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lembaganya. Kajian ini menjadi dasar untuk merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh BRAN.
Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa pembentukan BRAN didasari oleh semangat pengelolaan sumber daya agraria untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Dedi.
Dengan adanya penataan organisasi dan pembagian kewenangan yang jelas, diharapkan kedua lembaga ini dapat meningkatkan koordinasi di antara mereka. Hal ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan reforma agraria menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.
Reforma agraria merupakan program penting yang tidak hanya berdampak pada pengelolaan tanah, tetapi juga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, kerjasama yang solid antara ATR/BPN dan BRAN sangatlah vital untuk mencapai tujuan tersebut.
Lebih lanjut, pengelolaan yang baik terhadap sumber daya agraria dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap tanah dan sumber daya pertanian lainnya. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, serta keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya dapat terjaga.
Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria sangat tergantung pada sinergi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan penyelarasan kewenangan ini, diharapkan kedua lembaga dapat bekerja lebih efektif dan harmonis demi kepentingan rakyat.
Komentar