Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, mengemukakan pentingnya penataan ulang pengelolaan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan agar alokasi anggaran negara benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan para petani serta penguatan ketahanan pangan di tanah air.
Pernyataan ini disampaikan Herman dalam sebuah pertemuan BAKN yang melibatkan sejumlah pihak, seperti PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia, BP BUMN, Danantara, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BAKN terkait program pupuk bersubsidi.
Herman berpendapat bahwa keberhasilan program subsidi pupuk tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau tingkat penyerapan anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pupuk, ketepatan sasaran penerima, waktu penyaluran, serta efisiensi dalam distribusi agar pupuk dapat diterima petani dengan baik.
“Jangan sampai subsidi yang dialokasikan negara besar, tetapi petani masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk,” tegas Herman.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa perbaikan sistem subsidi harus dilakukan bersamaan dengan revitalisasi industri pupuk di dalam negeri. Proses modernisasi fasilitas produksi, pemanfaatan teknologi yang lebih baik, efisiensi operasional, serta kepastian pasokan bahan baku dan energi menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan agar industri pupuk mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Herman juga menekankan pentingnya tindak lanjut yang konkret atas rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh BAKN. Hal ini bertujuan agar perbaikan dalam tata kelola dapat dipantau dan dievaluasi dengan cara yang terukur. Penguatan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran serta menghindari hambatan distribusi yang dapat merugikan petani.
“BAKN ingin memastikan rekomendasi yang telah diberikan tidak berhenti sebagai dokumen. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi,” jelasnya dengan tegas.
Ia juga mendorong perlunya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, BUMN pupuk, Kementerian Keuangan, BP BUMN, dan Danantara. Kerja sama ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dalam hal produksi, investasi, penganggaran, serta distribusi dan pengawasan.
Dalam konteks yang lebih luas, Herman menekankan bahwa kepentingan petani harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi. Dengan pengelolaan yang efektif, diharapkan subsidi pupuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat produksi pangan nasional, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Upaya perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi tidak hanya akan menguntungkan petani, tetapi juga akan memberi dampak positif bagi seluruh sektor pertanian di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang diambil perlu terus didukung dan diawasi untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan.
Komentar