Sebanyak 29 individu kehilangan nyawa akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan, dari Januari hingga September 2026. Di antara korban tersebut, 25 di antaranya adalah warga sipil, sedangkan empat lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.
Informasi ini diungkapkan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin, dalam sebuah rapat koordinasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Selama periode yang sama, tercatat sebanyak 76 aksi yang dianggap sebagai gangguan oleh kepolisian, yang dilakukan oleh KKB. Aksi-aksi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, serta perampasan senjata api.
Selain angka korban jiwa, evaluasi situasi keamanan menunjukkan bahwa terdapat 642 kasus gangguan di Papua Pegunungan dalam rentang waktu yang sama. Menurut Patrige, situasi ini memerlukan perhatian serius dari aparat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Polda Papua, bersama dengan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dalam menangani gangguan keamanan di Papua Pegunungan. Patrige juga menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang diimbangi dengan pendekatan sosial masyarakat melalui program Binmas Noken.
Pengamanan dan patroli akan diperkuat di jalur-jalur yang dinilai rawan, termasuk rute Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, Wamena-Lanny Jaya, dan Wamena-Nduga. Selain itu, pendekatan dalam masyarakat dilakukan melalui pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Patrige menegaskan bahwa penanganan masalah keamanan bukanlah tanggung jawab aparat semata. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif.
Polda Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, dengan fokus utama pada perlindungan masyarakat, penegakan hukum, serta pendekatan yang lebih humanis. Diharapkan langkah-langkah ini dapat mendukung terciptanya keamanan, kedamaian, dan kelangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menekankan bahwa penanganan kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kondisi keamanan di wilayah tersebut dapat membaik, dan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih aman.
Komentar