Erupsi Gunung Anak Krakatau dan meningkatnya aktivitas gunung api di berbagai wilayah Indonesia menarik perhatian besar dari pemerintah. Hal ini menjadi sorotan mengingat banyaknya masyarakat yang terdampak bencana dan yang berada di kawasan dengan potensi risiko.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan keprihatinannya terhadap masyarakat yang mengalami musibah di berbagai daerah. “Saya ikut prihatin kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di berbagai daerah. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Keberagaman bentang alam dan kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak dapat dipungkiri. Namun, kondisi geografis dan geologis tersebut juga memicu risiko bencana alam, yang dapat berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, maupun erupsi gunung api. Oleh karena itu, kemampuan untuk merespon dengan cepat dan kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting dalam menangani berbagai situasi bencana.
Kementerian Pekerjaan Umum telah memiliki pengalaman dalam penanganan bencana di beberapa daerah sebelumnya, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam situasi tersebut, Satuan Tugas (Satgas) dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan infrastruktur mulai dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dalam kondisi bencana, kita tidak bisa bekerja seperti business as usual. Situasinya berubah cepat dan kebutuhan di lapangan juga datang bersamaan. Bisa ada jalan yang putus, jembatan yang rusak, kebutuhan air, sampai fasilitas umum yang harus segera ditangani. Jadi, tidak bisa masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bisa langsung terkonsolidasi sesuai kondisi di lapangan,” tutur Menteri Dody.
Dari hasil evaluasi, metode kerja melalui Satgas terbukti mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan. Kebutuhan akan pola penanganan semacam ini semakin mendesak mengingat bencana yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur, serta meningkatnya aktivitas vulkanik di sejumlah lokasi lainnya.
Sejalan dengan pertimbangan tersebut, Menteri Dody memutuskan untuk memperluas tugas pokok dan fungsi Satgas menjadi Satuan Tugas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum dengan cakupan penanganan di seluruh Indonesia. “Awalnya Satgas ini kita bentuk untuk membantu penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah kita evaluasi, pola kerjanya cukup membantu. Sementara bencana tentu tidak hanya terjadi di Sumatera. Karena itu, saya putuskan cakupannya kita perluas, sehingga ketika ada kebutuhan di wilayah lain, kita sudah punya tim dan mekanisme yang siap digerakkan,” jelasnya.
Satgas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengonsolidasikan kebutuhan di lapangan, unit teknis, personel, serta peralatan yang diperlukan. Menteri Dody juga mengingatkan agar jalur koordinasi dibuat sependek mungkin untuk mempercepat respons di lapangan.
“Saya sudah minta supaya koordinasinya dibuat sependek mungkin. Begitu laporan dari lapangan masuk, harus segera jelas apa yang paling mendesak, siapa yang menangani, alat dan dukungannya dari mana, lalu timnya bergerak. Dalam kondisi bencana, waktu sangat berarti bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam ranah kelembagaan, substansi, struktur, tugas, dan mekanisme kerja Satgas sudah dipersiapkan. Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang menjadi dasar formal pembentukan Satgas kini sedang dalam proses sirkuler untuk kemudian ditetapkan.
Satgas akan dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, yang akan melibatkan unit organisasi dan unit teknis terkait sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah yang terdampak bencana.
Paralel dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mempersiapkan koordinasi dan kesiapan operasional agar kebutuhan penanganan yang bersifat mendesak dapat segera direspons. Dalam operasionalnya, Satgas akan berfungsi sebagai pengatur lalu lintas (traffic controller) untuk penanganan infrastruktur yang terdampak bencana di Kementerian Pekerjaan Umum.
Dengan cara ini, kebutuhan akan perbaikan jalan, jembatan, sumber daya air, air minum dan sanitasi, bangunan, serta fasilitas publik dapat diintegrasikan dalam satu sistem koordinasi. “Kalau masyarakat sedang kena musibah, kita tidak bisa terlalu lama berhitung. Kalau akses harus dibuka, kita buka. Kalau ada kebutuhan air, kita siapkan. Kalau ada infrastruktur yang perlu segera ditangani, tim teknis harus masuk. Karena itu, Satgas ini kita siapkan supaya seluruh kekuatan PU bisa lebih cepat bergerak dan bekerja bersama,” tambah Menteri Dody.
Kementerian Pekerjaan Umum juga berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta berbagai unsur terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keberadaan Satgas ini akan terus dievaluasi untuk pengembangan kelembagaan yang lebih permanen di masa mendatang.
Diharapkan langkah ini dapat memperkuat koordinasi, pengendalian, dan mempercepat respons terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana dengan cara yang lebih terintegrasi.
Komentar