Belakangan ini, beredar narasi yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk pengusaha Haji Isam untuk memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Namun, Istana menegaskan bahwa informasi tersebut tidak akurat.
Pemerintah memastikan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui pembagian tugas di antara sejumlah pejabat pemerintah yang telah ditunjuk. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, secara tegas membantah kabar yang viral di media sosial tersebut. Ia menekankan bahwa informasi yang menjadi trending di media sosial tidak selalu bisa dianggap sebagai kebenaran.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ungkap Prasetyo ketika ditemui di JCC Senayan pada Minggu, 23 Agustus 2026.
Prasetyo juga mempertanyakan asal mula isu tentang penunjukan Haji Isam dan mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi hanya karena banyak dibicarakan di media sosial.
“Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” tambahnya.
Alih-alih menunjuk satu figur dari kalangan pengusaha, pemerintah pusat telah membagi tanggung jawab penanganan karhutla kepada beberapa pejabat setingkat menteri. Menurut Prasetyo, pembagian tanggung jawab tersebut mencakup wilayah-wilayah di Kalimantan yang terdampak karhutla, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi dan respons di lapangan.
“Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” jelasnya.
Beberapa pejabat yang terlibat dalam upaya ini antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Prasetyo menegaskan bahwa pembagian wilayah tidak berarti pejabat tertentu hanya bertanggung jawab pada satu daerah. Skema ini dirancang untuk membagi fokus dan memastikan koordinasi penanganan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat.
Sementara itu, situasi karhutla di lapangan kian rumit. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa petugas menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan sumber air yang mulai menipis dan semakin jauh dari titik api. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan bahwa akses menuju beberapa titik api juga sangat sulit.
“Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” ungkap Berton.
Hal ini juga berdampak pada operasi udara yang dilakukan menggunakan helikopter untuk water bombing. Sumber air untuk pengisian bucket semakin jauh dari titik kebakaran, ditambah dengan angin kencang dan jarak pandang yang terbatas, yang semakin menyulitkan pilot dalam melakukan manuver.
BNPB saat ini memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, untuk mengatasi situasi yang semakin mendesak.
Komentar