Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam memperkuat kolaborasi dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan responsif, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan AHY dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya semangat bersama dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, berlangsung dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.
“Bersama dengan pertemuan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kemenko Infrastruktur ini, hadir sebuah spirit yang sama, bahwa kami ingin terus memastikan roda pemerintahan, khususnya dalam portofolio pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik,” jelas AHY.
AHY juga menjelaskan bahwa Kemenko Infrastruktur memiliki peran penting dalam sinkronisasi, sinergi, kolaborasi, dan orkestrasi dengan lima kementerian teknis di bawah koordinasinya. Kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Fungsi koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kementerian mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2029, sekaligus mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga diarahkan untuk merealisasikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam konteks sektor dan kewenangan masing-masing kementerian.
Menurut AHY, pembangunan kewilayahan memerlukan sinkronisasi yang kuat dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat diukur dari pelaksanaan program atau penyelesaian proyek semata.
“Bukan hanya dapat menjalankan program atau membangun proyek, melainkan harus punya dampak langsung bagi masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Untuk memastikan pembangunan memberikan dampak yang nyata, AHY menilai penerapan prinsip good governance sebagai hal yang sangat penting. Tata kelola pemerintahan harus memastikan penyelenggaraan berjalan secara transparan, akuntabel, berorientasi pada pelayanan, responsif, serta menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Good governance ini tidak hanya menjadi jargon, tapi harus dijalankan. Pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang melayani, yang berdampak, termasuk yang responsif,” ujar AHY.
AHY juga memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan laporan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Masukan dari masyarakat ini sangat berharga, terutama yang terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan data dan laporan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk potensi maladministrasi serta berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat. Menurut AHY, laporan dan masukan tersebut adalah bahan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan jika masih terdapat kelemahan dalam sistem pelayanan atau pelaksanaan pembangunan.
“Kami sepakat untuk mengawal ini dengan serius, karena pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang juga semakin baik ke depan,” pungkas AHY.
Pada kesempatan itu, Menko AHY didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sesmenko, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, serta Staf Khusus Menko, menunjukkan komitmen yang kuat dari kementerian terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.
Komentar