Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kehadiran negara melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Prabowo memaparkan banyak pencapaian pemerintah di sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
Salah satu program yang mendapatkan perhatian khusus adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Prabowo menyampaikan bahwa layanan ini telah menjangkau lebih dari 108 juta orang sejak diluncurkan.
“Program cek kesehatan gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta, dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, layanan CKG kini tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di seluruh 38 provinsi. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pembangunan serta peningkatan fasilitas di 66 rumah sakit umum daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemerintah juga telah mengoperasikan 20 rumah sakit umum daerah yang baru. Negara mengemban tanggung jawab penuh dalam menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat yang tergolong tidak mampu.
“Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” tambah Prabowo.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah telah mendorong digitalisasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta transparansi dalam penyaluran bantuan.
Prabowo mengungkapkan bahwa digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar melalui sistem yang baru ini.
Sebelumnya, masyarakat kurang mampu harus menanggung biaya untuk perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, serta kehilangan waktu untuk bekerja. Namun, saat ini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya.
“Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu antara 75 hingga 200 hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” jelasnya.
Prabowo menekankan bahwa digitalisasi dalam perlindungan sosial akan terus diperluas, termasuk untuk berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi lainnya.
Komentar