Presiden Prabowo Subianto menginformasikan bahwa pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya penataan dan perampingan perusahaan negara. Kebijakan ini diyakini dapat menghemat biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahunnya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN,” ucap Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, penghematan yang dicapai dihasilkan dari pengurangan berbagai biaya operasional yang sebelumnya digunakan untuk mendukung struktur perusahaan, termasuk gaji para direksi dan komisaris serta pos pengeluaran lainnya yang dianggap tidak memberikan manfaat yang produktif.
“Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” tambahnya.
Prabowo menjelaskan bahwa langkah penataan BUMN ini dimulai ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan bahwa jumlah entitas BUMN mencapai 1.074 jika termasuk seluruh anak dan cucu perusahaan.
Angka tersebut dinilai terlalu besar mengingat banyak entitas yang tidak produktif. Selain itu, banyaknya perusahaan juga menyebabkan struktur direksi dan komisaris menjadi berlapis, yang pada gilirannya meningkatkan beban operasional yang harus ditanggung.
Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan restrukturisasi dengan menutup perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak lagi memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Penutupan 290 BUMN adalah langkah awal dari proses perampingan yang lebih luas. Pemerintah menargetkan agar jumlah BUMN dapat ditekan hingga maksimal 300 perusahaan pada akhir tahun 2026.
“Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ungkap Prabowo.
Presiden menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi korporasi dalam skala besar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan negara yang masih ada benar-benar dapat menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan perusahaan-perusahaan milik negara agar lebih efisien dan fokus pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan penutupan BUMN yang tidak produktif, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan dan investasi yang lebih besar di masa depan.
Komentar