Badan Gizi Nasional telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan bagian dari inisiatif untuk memperbaiki program agar lebih efektif dan tepat sasaran saat dimulai kembali setelah liburan. “Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ungkapnya pada konferensi pers.
Audit yang akan dilakukan mencakup berbagai aspek penting, termasuk kualitas dapur dan pengelolaan operasional, serta validasi data penerima manfaat. Agustina menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh yang sedang berlangsung bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam audit ini adalah memastikan bahwa semua dapur yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan. Pemerintah berpendapat bahwa kualitas fasilitas dapur berpengaruh langsung terhadap mutu makanan yang disediakan bagi peserta program. “Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” ujarnya.
Agustina juga menegaskan bahwa kualitas makanan tidak dapat dipisahkan dari kualitas dapur yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi. “Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” jelasnya.
Selain fokus pada audit dapur, BGN juga berupaya memperbaiki data penerima manfaat. Validitas data ini dianggap krusial agar bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang memerlukan intervensi pemerintah. Dalam proses evaluasi ini, pemerintah juga sedang mempertimbangkan penajaman sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan simulasi awal, jumlah penerima program ini berpotensi dikurangi sekitar 8 juta orang untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Agustina menyampaikan bahwa salah satu kelompok yang mungkin tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas dari keluarga mampu.
Bantuan gizi akan lebih difokuskan pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini yang sangat membutuhkan dukungan gizi. “Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” tegas Agustina.
Penajaman sasaran ini diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran program mendatang. Saat ini, pagu indikatif untuk Program MBG tahun 2027 tercatat sekitar Rp270,2 triliun, yang ditujukan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program dapat lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan utama dalam memberikan bantuan gizi.
Komentar