Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026, sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan teknis, dan bukan karena adanya isu di dalam pemerintahan.
Protes publik muncul ketika Gibran tampak tidak duduk di sebelah Presiden Prabowo Subianto seperti yang biasa terlihat dalam sidang kabinet. Alih-alih, ia berada di deretan Menteri Koordinator, tepat di samping Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memicu berbagai spekulasi.
Menanggapi rumor yang beredar, Prasetyo meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan posisi duduk tersebut dengan isu-isu politik maupun dinamika hubungan antar pejabat di Kabinet Merah Putih.
“Itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” ungkap Prasetyo Hadi pada konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prasetyo menjelaskan bahwa pengaturan tempat duduk dalam sidang ini disesuaikan dengan preferensi Presiden Prabowo yang menggunakan perangkat teleprompter untuk menyampaikan laporan tentang capaian pemerintahan dalam periode sekitar 21 bulan.
Menurutnya, penggunaan alat bantu tersebut mengharuskan adanya pengaturan posisi tertentu agar Presiden dapat menyampaikan informasi dan data dengan lebih efisien kepada para peserta sidang.
“Maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah,” jelas Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menanggapi anggapan bahwa posisi duduk Gibran menunjukkan adanya masalah di lingkungan Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan tetap menjalankan tugasnya dengan solid dalam mencapai program yang telah ditetapkan oleh Presiden.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perhatian publik seharusnya lebih ditujukan kepada substansi dari Sidang Kabinet Paripurna, bukan hanya sekadar tata letak tempat duduk para pejabat.
Pentingnya fokus kepada isi sidang menjadi sorotan, mengingat banyak keputusan strategis yang diambil dalam pertemuan tersebut, yang berdampak langsung pada kebijakan publik dan arah pemerintahan. Dalam konteks ini, penataan tempat duduk seharusnya tidak menjadi isu utama yang dibicarakan, melainkan pencapaian dan rencana kerja pemerintah yang lebih mendesak untuk diperhatikan oleh masyarakat.
Dengan demikian, penjelasan yang diberikan oleh Mensesneg ini diharapkan mampu meredakan spekulasi yang berkembang dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memahami konteks yang lebih luas di balik setiap pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Komentar