Pemulihan infrastruktur dasar di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, setelah terjadinya bencana gempa bumi, sedang berlangsung dengan cepat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berupaya untuk mengembalikan layanan dasar bagi masyarakat. Fokus utama dari penanganan ini adalah memulihkan fasilitas air bersih dan sanitasi, serta memperbaiki gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan pasca bencana bukan sekedar mengembalikan keadaan sebelumnya, melainkan juga harus meningkatkan kualitas infrastruktur. “Pemulihan perlu menjadi momentum untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan memiliki ketahanan lebih baik terhadap risiko bencana,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun kembali wilayah terdampak dengan memperhatikan ketangguhan infrastruktur yang baru dibangun. “Kita harus mampu membangun Flores ini dengan lebih baik lagi. Sesuai dari arahan Bapak Presiden, di mana ada bencana, PU wajib membangun lebih baik lagi agar yang kita bangun ini lebih tahan terhadap bencana,” imbuh Dody.
Berdasarkan laporan dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT, terdapat enam paket pekerjaan darurat di bidang Cipta Karya dengan total anggaran mencapai Rp59,01 miliar. Saat ini, progres fisik dari paket tersebut telah mencapai 49,31%.
Pemulihan layanan air minum dilakukan melalui penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lima kabupaten yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Nagekeo, dan Ende. Progres penanganan SPAM hingga kini mencapai 24,2%. Kegiatan ini mencakup perbaikan jaringan pipa, reservoir, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan akses air bersih bagi masyarakat.
Di Palue, Kabupaten Sikka, perbaikan juga dilakukan terhadap Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik warga yang rusak akibat gempa. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masa darurat, Kementerian PU telah menyediakan 180 unit tandon dengan kapasitas masing-masing 6.000 liter.
Selanjutnya, pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan air bersih akan diperluas dengan tambahan 1.503 unit tandon berkapasitas serupa.
Dalam hal sanitasi, pekerjaan darurat telah rampung secara keseluruhan. Plt. Kepala BPBPK NTT, Chairullah, menjelaskan bahwa fasilitas sanitasi yang dibangun mencakup 32 bilik toilet darurat di 14 lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ende. “Kementerian PU juga menyediakan tempat sampah dan Wadah Sampah Perdesaan (Wasades) untuk mendukung kebersihan lingkungan di kawasan pengungsian,” jelasnya.
Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga selama masa darurat juga dilakukan melalui pelayanan di 15 posko terpadu dan posko mandiri yang tersebar di enam kabupaten. Hingga saat ini, distribusi air bersih telah mencapai lebih dari 1,168 juta liter, dengan 41.407 jiwa sebagai penerima manfaat. Pelayanan ini didukung dengan mobil tangki air, hidran umum, toilet portabel, dan berbagai fasilitas sanitasi lainnya.
Pemulihan juga mencakup perbaikan gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Nagekeo. Objek yang ditangani termasuk Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor DPRD Manggarai Barat, dan beberapa kantor bupati lainnya serta enam Balai Penyuluhan Pertanian di Nagekeo. Progres perbaikan di Manggarai Barat telah mencapai 90%, di Manggarai 65%, dan Nagekeo 25%.
Di Manggarai Barat, pemulihan juga dilakukan terhadap berbagai fasilitas dan infrastruktur strategis seperti Labuan Bajo. Progres paket pekerjaan di Labuan Bajo 1 telah mencapai sekitar 24%, sementara Labuan Bajo 2 70%. Pekerjaan ini mencakup perbaikan komponen bangunan, dinding, plafon, dan struktur lainnya sesuai hasil evaluasi teknis.
Kementerian PU tetap berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian penanganan ini melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya akan dilaksanakan dengan prinsip “build back better,” yaitu membangun kembali dengan cara yang lebih baik.
Dengan pendekatan ini, diharapkan infrastruktur yang dipulihkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memiliki keamanan serta ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.



Komentar