Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, tidak hanya diperlukan ketersediaan anggaran, tetapi juga sistem keuangan yang berintegritas. Kapasitas fiskal yang baik harus sejalan dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menko AHY saat memberikan kuliah kunci di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam kesempatan ini, ia juga memberikan apresiasi atas kontribusi PPATK yang telah beroperasi selama 24 tahun dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.
“Pembangunan berskala juga bisa terus terjadi dengan baik jika didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai. Bagaimana bisa memadai kalau setiap hari terjadi kebocoran yang tidak diperlukan, yang juga seharusnya bisa dicegah bersama-sama,” ungkap Menko AHY.
Menko AHY memulai pemaparannya dengan membahas berbagai tantangan global yang dihadapi Indonesia. Dalam konteks ini, ia merinci sejumlah dinamika, termasuk persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi dunia, konflik antarnegara, dan perkembangan teknologi yang semakin disruptif. Ia menekankan pentingnya memperkokoh kemandirian nasional agar Indonesia mampu bersaing di kancah global.
“Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang lemah dan menjadi korban dalam persaingan global,” tegasnya. Menko AHY juga menegaskan bahwa untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia harus terus membangun kerja sama internasional secara terbuka dan bersahabat, tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Untuk mengurangi risiko terkait perubahan rantai pasok dan ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi mitra perdagangan perlu diperluas. Di samping itu, Menko AHY mengingatkan bahwa kejahatan lintas negara juga patut menjadi perhatian serius, termasuk cybercrime, penipuan online, pencucian uang, serta perdagangan manusia dan narkotika internasional.
Secara khusus, ia menyoroti perlunya perhatian terhadap kejahatan lingkungan, seperti kebakaran hutan dan lahan. Kerusakan lingkungan, menurutnya, tidak selalu disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga bisa diakibatkan oleh tindakan individu atau korporasi yang tidak bertanggung jawab. “Kalau mau kita jaga bumi kita, kita cegah kejahatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi, di darat, di laut, di udara,” tegas Menko AHY.
Dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut, keberadaan PPATK sangat krusial. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lain yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Menko AHY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harus dijaga secara bersamaan. Kedua aspek ini saling terkait dan menjadi syarat utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kebijakan hilirisasi juga perlu diterapkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam nasional.
Selain itu, penguasaan teknologi, inovasi, investasi, dan penguatan industri strategis harus diperkuat, termasuk industri semikonduktor. Menko AHY juga mencermati tantangan perubahan iklim dan kemajuan kecerdasan buatan (AI) yang pesat. Ia menilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air sebagai bagian dari kesiapan menghadapi perubahan global.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus dilakukan melalui pelatihan reskilling dan upskilling, sehingga tenaga kerja dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Menko AHY mengingatkan pentingnya dukungan sistem keuangan yang berintegritas dalam agenda percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap sumber daya ekonomi negara juga perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan atau menjadi sasaran kejahatan keuangan.
Karena itu, koordinasi dan kerja sama antara Kemenko Infrastruktur dan PPATK menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang produktif, transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Di akhir pemaparannya, Menko AHY menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan suatu institusi, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh sistem yang ada, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankannya, termasuk saat terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan zaman.
“Sistem dibangun oleh orang-orang. Ada yang bertanya mana dulu lebih penting, sistem atau orangnya? Ya, dua-duanya penting. Dua-duanya dibangun, kapasitas dan kualitasnya,” pungkas Menko AHY.
Penguatan integritas sistem keuangan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan kolaborasi antarlembaga menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam acara ini, Menko AHY dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta beberapa pejabat lainnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik untuk bangsa.



Komentar