Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapannya terkait tuntutan masyarakat agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi. Ia menegaskan bahwa dokumen yang menunjukkan kualifikasi pendidikan para calon anggota legislatif sebenarnya telah tersedia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan Dasco disampaikan di hadapan media pada Selasa, 17 November 2026, berkenaan dengan munculnya petisi yang mendesak transparansi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR RI.
Menurut penjelasan Dasco, publik bisa mengecek data pendidikan anggota DPR melalui dokumen yang diserahkan saat mereka mencalonkan diri sebagai legislator. “Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ungkapnya.
Desakan untuk membuka dan memverifikasi ijazah anggota DPR juga muncul di platform Change.org, di mana petisi ini diprakarsai oleh seorang individu bernama Farida Octavia.
Berdasarkan informasi yang dilansir oleh CNN Indonesia pada tanggal yang sama, petisi tersebut telah mendapatkan sekitar 21.600 tanda tangan. Farida menyatakan dalam petisinya bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif telah mencapai titik kritis. Ia menuntut agar riwayat pendidikan semua anggota DPR dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulisnya dalam petisi tersebut.
Petisi ini mencakup tiga tuntutan utama. Pertama, meminta pimpinan DPR untuk membuka dokumen ijazah semua anggota, mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Kedua, mendesak KPU serta kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif dengan cara yang transparan dan independen. Ketiga, meminta agar semua anggota DPR secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka sebagai langkah untuk menunjukkan integritas dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Selain merespons desakan mengenai ijazah anggota DPR, Dasco juga mengangkat isu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang sedang berlangsung di Komisi III DPR RI. Ia menjelaskan bahwa Komisi III telah mengadakan sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan masyarakat, pakar hukum, serta akademisi untuk mengumpulkan berbagai masukan terkait RUU tersebut.
“Gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi,” kata Dasco.
Pembahasan RUU Penyadapan ini menunjukkan bahwa DPR berusaha untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi, sehingga setiap keputusan yang diambil bisa lebih mempertimbangkan perspektif masyarakat luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif dapat terjaga dengan baik, terutama dalam konteks pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan kualifikasi anggota DPR.



Komentar