Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Menanggapi Perbandingan AHY dan Basuki: Klarifikasi dan Pendapat Terbaru

Menanggapi Perbandingan AHY dan Basuki: Klarifikasi dan Pendapat Terbaru

Menanggapi Perbandingan AHY dan Basuki: Klarifikasi dan Pendapat Terbaru

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama setelah namanya muncul sebagai kandidat potensial untuk mengisi posisi wakil presiden yang ditinggalkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Meskipun banyak dukungan yang mengalir untuknya, tidak sedikit kritik yang melontarkan pertanyaan tentang prestasi AHY, dengan beberapa pihak mencoba membandingkannya dengan Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menariknya, meskipun ada sejumlah kritik, rekam kerja AHY dalam pemerintahan menunjukkan beberapa prestasi yang signifikan. Ia dikenal berperan aktif dalam penanganan mafia tanah ketika menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, AHY juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketika membandingkan prestasi AHY dengan Basuki, penting untuk mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab antara keduanya. Basuki memiliki pengalaman yang luas sebagai seorang insinyur dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebaliknya, AHY kini memimpin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang berfokus pada penyelarasan kebijakan serta penggerakan kerjasama antar kementerian.

Salah satu prestasi yang menonjol dari AHY terlihat ketika ia menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada tahun 2024. Dalam waktu 100 hari kerjanya, AHY berhasil menyelesaikan 19 kasus mafia tanah.

Dalam rapat yang diadakan dengan Komisi II DPR RI pada 11 Juni 2024, AHY mengungkapkan bahwa penanganan kasus-kasus tersebut telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian bagi negara dan masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp893,14 miliar. Capaian ini mencerminkan fokus utama AHY dalam memperkuat penegakan hukum di bidang pertanahan serta melindungi hak masyarakat atas tanah.

Puan Masuk Bursa Cawpres, Said Abdullah PDIP Sebut Sufmi Dasco Paling Layak

Perjalanan karir AHY terus berlanjut ketika ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dalam kapasitasnya ini, AHY bertanggung jawab untuk mengoordinasikan lima kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan.

Tanggung jawab yang diemban AHY berbeda dengan posisi menteri teknis seperti Basuki Hadimuljono. Alih-alih fokus pada satu sektor pembangunan, AHY berupaya memastikan bahwa semua program lintas kementerian berjalan harmonis dan mendukung agenda pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberhasilan seorang Menteri Koordinator dapat diukur dari efektivitas koordinasi yang dilakukan, penyelesaian hambatan antar sektor, dan percepatan pelaksanaan program-program pembangunan.

Koordinasi antar kementerian menjadi sangat krusial, terutama dalam upaya pemulihan infrastruktur pascabencana. Hal ini terbukti ketika banjir dan longsor melanda beberapa daerah di Indonesia pada akhir November 2025.

Pemerintah menunjukkan perkembangan positif pada November 2026, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa seluruh jalan nasional yang terdampak di tiga provinsi telah kembali berfungsi. Selain itu, sebanyak 43 jembatan nasional dan 604 jembatan daerah juga telah diperbaiki dan beroperasi kembali.

AHY Calon Pengganti Gibran: Rekam Jejak dan Capaian Kinerja di Pemerintahan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan