Pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus memastikan masyarakat mendapatkan kembali hak atas tanah dan memperoleh kepastian hukum.
Upaya tersebut membutuhkan sinergi antarlembaga serta pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat berbagi pengalaman mengenai kepemimpinannya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Dialog Kebangsaan di Sespimen Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026).
AHY menilai, kolaborasi antara Polri dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menangani persoalan pertanahan, termasuk mengungkap praktik mafia tanah yang merugikan warga. Menurutnya, semangat tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan.
“Polri Bersama Masyarakat, saya rasa ini bukan hanya jargon, melainkan harus menjadi spirit,” ujar AHY.
Ia mengingat kembali kerja sama yang terjalin dengan jajaran Polri selama memimpin Kementerian ATR/BPN dalam mengungkap berbagai kasus mafia tanah di sejumlah daerah.
Sinergi tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat penanganan perkara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban.
Bagi AHY, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak semata-mata diukur dari pengungkapan kasus atau penindakan terhadap pelaku.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat dapat kembali memperoleh haknya, merasa terlindungi, dan menjalani kehidupan tanpa dibayangi persoalan sengketa tanah.
Karena itu, ia mendorong para peserta didik Sespim Polri untuk menjadikan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama ketika kembali menjalankan tugas.
Kedekatan dengan warga, menurutnya, menjadi modal penting bagi aparat untuk memahami persoalan di lapangan, mendeteksi potensi konflik, serta menghadirkan penyelesaian yang tepat dan berkeadilan.
AHY menegaskan, kehadiran aparat penegak hukum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan mengedepankan pelayanan, perlindungan, dan kolaborasi, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.



Komentar