Berbagai partai politik telah memberikan tanggapan terkait pencalonan wakil presiden (cawapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Lima partai yang memberikan pernyataan adalah Gerindra, Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan, dengan respons yang beragam, mulai dari ketidakpastian mengenai nama yang akan diusulkan hingga penyerahan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki tanggung jawab untuk memilih wakil presiden yang akan mengisi posisi kosong dari dua kandidat yang diusulkan oleh Presiden. Oleh karena itu, penentuan dua nama calon sepenuhnya berada di tangan Prabowo Subianto.
Berikut adalah pandangan lima partai politik mengenai penggantian Gibran hingga tanggal 13 November 2026.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi mengenai nama-nama yang berpeluang untuk diusulkan sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
“Sepertinya saya, belum disampaikan ya,” ungkap Habiburokhman saat berada di Kompleks Parlemen pada hari Jumat, 13 November 2026.
Ia juga meminta masyarakat untuk memahami ketentuan konstitusi yang mengatur tentang mekanisme pengisian jabatan wakil presiden, serta belum bersedia mengemukakan kriteria ideal untuk calon tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai kriteria akan dilakukan setelah diadakannya rapat gabungan MPR yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa partainya tidak akan mengusulkan nama kader atau tokoh tertentu untuk mengisi jabatan wakil presiden. “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat pada hari yang sama.
AHY menegaskan bahwa Demokrat menghormati kewenangan MPR dalam memilih wakil presiden dan menyerahkan proses pengusulan calon kepada Prabowo. Ia juga menjelaskan bahwa telah melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video pada pagi hari yang sama. AHY menyebutkan bahwa SBY mendukung sikap partai tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, berbeda pandangan dengan Demokrat. Ia mengungkapkan delapan tokoh politik yang dianggapnya layak untuk dipertimbangkan oleh Prabowo. Nama-nama tersebut meliputi Puan Maharani dari PDIP, Bahlil Lahadalia dari Golkar, serta tiga kader Gerindra yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Tiga nama lainnya adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta AHY dari Partai Demokrat. Doli menilai bahwa para tokoh tersebut memiliki pengalaman yang cukup di bidang politik dan pemerintahan. Ia juga menyatakan pentingnya calon wakil presiden untuk memiliki keselarasan visi dan kebijakan dengan Prabowo, serta kemampuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pemerintahan.
Meskipun mengajukan delapan nama, Doli menegaskan bahwa Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden. “Siapapun yang akan dipilih, baik dari kalangan Partai Politik yang tergabung dalam koalisi maupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh di luar Partai Politik, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” tambahnya.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan kader untuk menggantikan posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Zulhas menekankan bahwa keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo sepenuhnya diserahkan kepada Presiden, dan PAN siap mendukung siapa pun yang dipilih.
“Saya menyatakan kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo,” ujar Zulhas pada hari yang sama. Setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Bogor pada malam hari, Zulhas memberikan sinyal dukungan terhadap kemungkinan pilihan kader Gerindra untuk mendampingi Presiden, walau tanpa menyebutkan nama tertentu.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, atau yang akrab disapa Bambang Pacul, menegaskan bahwa pengusulan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi internal di PDIP tentang kemungkinan mengajukan kader, termasuk Puan Maharani, untuk posisi tersebut.
“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu, Mas. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” kata Bambang Pacul. Ia juga menyampaikan bahwa jika ada pihak yang memiliki aspirasi terkait calon wakil presiden, maka penyampaiannya dapat dilakukan kepada Prabowo atau orang-orang di sekitarnya.



Komentar