Sekjen Demokrat Herman Angkat Bicara soal Polemik Ijazah Gibran dan Wacana Pemakzulan

Partai Demokrat belum menentukan sikap resmi terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Partai berlambang mercy itu masih mendalami persoalan yang berkembang, termasuk polemik penyetaraan ijazah SMA Gibran yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian sebelum menentukan sikap politik terkait usulan pemberhentian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Herman menegaskan, hingga saat ini Demokrat belum mengambil keputusan maupun menentukan langkah politik terkait wacana pemakzulan tersebut.

“Kami belum menentukan sikap pasti,” ucap Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Herman, persoalan yang menjadi latar belakang munculnya wacana pemakzulan itu merupakan hal serius yang perlu dicermati secara menyeluruh.

Karena itu, Demokrat terus mengumpulkan informasi dan mendalami setiap perkembangan yang muncul.

Ia menilai, partainya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek persoalan dikaji secara matang.

“Tentu ini adalah permasalahan serius, dan kami juga mendalami tentu kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan,” jelas Herman Khaeron, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai sikap politik Demokrat berada di tangan pimpinan tertinggi partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menentukan arah kebijakan partai terkait persoalan tersebut.

Karena itu, Herman meminta semua pihak menunggu keputusan resmi dari jajaran pimpinan Demokrat.

Ia menegaskan, partainya masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan posisi terkait polemik ijazah Gibran maupun wacana pemakzulan Wakil Presiden.

“Kita tunggu saja sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, ketua umum, dan majelis tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya.