Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan bendungan untuk mencegah risiko kerusakan serta menjaga fungsi infrastruktur tersebut dalam jangka panjang.
Menurut Dody, bendungan bukan sekadar bangunan penampung air, melainkan infrastruktur strategis yang menopang kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air baku, irigasi pertanian hingga energi.
Karena itu, setiap bendungan harus dikelola dengan memperhatikan standar keamanan. Dody menilai, penguatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan, dan pemeliharaan menjadi bagian penting untuk memastikan bendungan tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.
“Penguatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan, serta pemeliharaan harus menjadi perhatian agar bendungan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan,” kata Dody.
Hingga 2026, sebanyak 945 tenaga ahli dan pelaksana bendungan telah tersertifikasi. Mereka disiapkan untuk mendukung pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan 281 bendungan yang tersebar di Indonesia.
Selain kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan bendungan juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
Kondisi tersebut menuntut pengawasan dan pemeliharaan yang konsisten agar infrastruktur bendungan mampu menghadapi berbagai tantangan lingkungan.
Penguatan tata kelola bendungan turut melibatkan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) atau Indonesia National Committee on Large Dams (INACOLD).
Organisasi yang berdiri sejak 3 April 1972 itu menjadi wadah kolaborasi akademisi, peneliti, pakar, dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi bendungan.
Hal tersebut disampaikan Dody dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Besar (RAB) INACOLD dan Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (6/11/2026).
Forum tersebut membahas penguatan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan bendungan nasional.
Komentar