Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur pelayanan dasar di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami dampak dari banjir bandang pada 25 November 2025. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ini bertujuan untuk memulihkan layanan air minum, memperbaiki fasilitas pengelolaan sampah, merenovasi Gedung Kantor Bupati, serta menata kawasan pemerintahan.
Diharapkan beberapa fasilitas dapat berfungsi kembali pada akhir November 2026, sementara keseluruhan pekerjaan ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatra dilakukan secara bertahap. Setelah akses darurat dipulihkan untuk menjaga mobilitas masyarakat, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur permanen guna mengembalikan fungsi infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.
“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun kembali dapat memberikan pelayanan yang aman dan andal bagi masyarakat,” imbuh Menteri Dody.
Kepala BPBPK Aceh, Tommy Permadhi, menambahkan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Tamiang diarahkan untuk mengembalikan infrastruktur dasar serta memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik. “Penanganan pascabencana di Aceh Tamiang mencakup pemulihan layanan air minum, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta rehabilitasi dan penataan kawasan pemerintahan. Seluruh pekerjaan terus kami dorong agar dapat selesai sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan kebutuhan masyarakat,” jelas Tommy.
Dalam sektor penyediaan air minum, Kementerian PU berfokus pada tiga instalasi pengolahan air (IPA), yaitu IPA Kuala Simpang dengan kapasitas 50 liter per detik, IPA Karang Baru yang mampu mengolah 200 liter per detik, serta IPA Rantau. Untuk Rantau, ada rencana pembangunan IPA baru dengan kapasitas 20 liter per detik serta rehabilitasi instalasi yang sudah ada dengan kapasitas 40 liter per detik.
Pengembangan ketiga instalasi ini ditargetkan dapat memperluas cakupan pelayanan hingga sekitar 31.000 sambungan rumah, sehingga kebutuhan air minum masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik.
Dari segi pengelolaan sampah, Kementerian PU juga meningkatkan fasilitas TPA di Kampung Durian atau TPA Rantau. Pekerjaan ini mencakup pembangunan sel landfill seluas 1,1 hektare yang dapat menampung hingga 70 ton sampah setiap harinya, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, serta penyediaan akses jalan.
Dengan peningkatan fasilitas ini, diharapkan kemampuan pengelolaan sampah di Aceh Tamiang dapat semakin baik dan mendukung perlindungan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Pemulihan juga mencakup Gedung Kantor Bupati Aceh Tamiang dan area sekitarnya. Selain merenovasi gedung, pekerjaan ini juga meliputi penataan lapangan upacara, taman, sistem drainase, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan serta tempat untuk penyelenggaraan pelayanan publik.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, memberikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam mempercepat pemulihan infrastruktur daerah. Ia melaporkan bahwa progres pemulihan secara keseluruhan sudah hampir mencapai 80 persen, yang mencakup rehabilitasi kantor pemerintahan, penataan ruang terbuka hijau, pemanfaatan fasilitas TPA, serta perbaikan layanan air minum.
Ia juga berharap langkah mitigasi banjir dapat diperkuat, termasuk melalui normalisasi Sungai Tamiang, untuk mengurangi risiko terulangnya bencana serupa. “Alhamdulillah, berkat kerja keras dan dukungan Kementerian PU, khususnya Ditjen Cipta Karya, infrastruktur di Aceh Tamiang mulai pulih. Saya melihat pemulihan infrastruktur sudah hampir 80 persen. Kantor Bupati mulai direhabilitasi, ruang terbuka hijau mulai ditata dan dimanfaatkan, fasilitas TPA mulai digunakan, serta penanganan sejumlah instalasi air minum juga berjalan,” ujarnya.
Dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini, Kementerian PU terus melanjutkan pemulihan berbagai infrastruktur yang terkena dampak banjir bandang di Aceh Tamiang. Diharapkan perbaikan layanan air minum, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, dan rehabilitasi kawasan pemerintahan dapat mengembalikan kualitas pelayanan dasar serta mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan dan masyarakat.
Komentar