Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Cakra Adi Negara Ditangkap Polisi, PSI Konfirmasi Pemecatan Sejak September 2020

Cakra Adi Negara Ditangkap Polisi, PSI Konfirmasi Pemecatan Sejak September 2020

Cakra Adi Negara Ditangkap Polisi, PSI Konfirmasi Pemecatan Sejak September 2020

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa Cakra Adi Negara, yang dikenal melalui akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz), tidak lagi menjadi anggota partai tersebut sejak bulan September 2020. Pernyataan tersebut muncul setelah Cakra ditangkap oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Ketua DPD PSI, Tanti Herawati, memberikan penjelasan mengenai posisi Cakra Adi Negara dalam partai. Sebelumnya, Cakra pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan selama periode 2019 hingga 2020. Namun, jabatan tersebut hanya berlangsung enam bulan sebelum partai mengambil langkah untuk memberhentikannya.

“Mandat yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya berlangsung selama enam bulan karena ketidaksesuaian sikap dan garis perjuangan partai. Seiring keputusan tersebut, kami memutuskan untuk mengeluarkannya dari keanggotaan PSI,” ungkap Tanti Herawati dalam keterangannya.

Tanti menegaskan bahwa sejak keputusan pemecatan pada September 2020, setiap pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh Cakra Adi Negara tidak lagi mewakili PSI dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Cakra.

Penangkapan Cakra Adi Negara oleh Ditressiber Polda Metro Jaya terjadi setelah adanya laporan yang diajukan oleh Dani Eko Wiyono. Dani merupakan Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang dikenal sering mendukung gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Dody Hanggodo Siapkan Anggaran Hampir Rp200 Miliar untuk Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang

Meskipun informasi mengenai penangkapan ini telah menyebar, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak atas proses hukum yang adil. Cakra kini menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dipandang merugikan orang lain, yang akan ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku.

Situasi ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas di era digital, di mana pernyataan yang dibuat di media sosial dapat memiliki dampak signifikan baik secara pribadi maupun profesional. Pihak yang terlibat diharapkan dapat mengikuti proses hukum dengan transparansi dan keadilan, serta mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Partai Solidaritas Indonesia juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan reputasinya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dengan mengeluarkan pernyataan ini, DPD PSI berharap dapat memberikan kejelasan mengenai posisi partai terhadap tindakan individu yang tidak lagi berada dalam keanggotaan mereka.

Menteri PU Dody Siapkan Pemulihan Permanen Infrastruktur Sumbar, Ini Fokus Pekerjaannya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan