Belasan orang yang mengatasnamakan Pejuang Merah Putih Indonesia mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Rabu, 28 Oktober 2026. Mereka membawa dua surat yang berisi tuntutan agar Jokowi meminta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kelompok ini mengklaim bahwa tuntutan mereka untuk Gibran mundur diungkapkan oleh sejumlah masyarakat yang merasa tidak puas. Mereka bahkan menyebutkan adanya kemungkinan pemakzulan jika Gibran tetap bertahan dalam jabatannya.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak untuk bersedia memaksa Saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” ungkap Bangun saat membacakan isi surat tuntutan mereka.
Meskipun demikian, rombongan tersebut tidak dapat mendekati kediaman Jokowi. Menurut laporan dari CNNIndonesia.com, anggota Pasukan Pengamanan Presiden, Serka Zainudin, menjumpai mereka di mulut Gang Kutai Utara, beberapa puluh meter dari rumah Jokowi.
Zainudin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan Jokowi, dengan syarat mengikuti antrean bersama warga lainnya.
“Kalau ingin bertemu dengan Bapak juga bisa. Silakan mengantre bersama warga yang lain,” ujarnya kepada para pengunjuk rasa.
Namun, Bangun dengan sopan menolak tawaran tersebut, menjelaskan bahwa kelompoknya telah menjadwalkan audiensi dengan DPRD Kota Solo untuk menyampaikan aspirasinya.
Di samping desakan untuk pengunduran diri Gibran, Pejuang Merah Putih Indonesia juga meminta Jokowi untuk menghentikan pernyataan yang menyebutkan polemik ijazah yang melibatkan dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik. Mereka mempertanyakan penggunaan istilah penumpang gelap untuk menggambarkan orang-orang yang mempertanyakan kebenaran ijazah keduanya.
“Janganlah menuduh pihak yang bertanya perihal status ijazah Bapak dan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan istilah operasi politik dan penumpang gelap,” tegas Bangun, mencerminkan ketidakpuasan kelompok tersebut terhadap respons Jokowi mengenai isu sensitif ini.
Polemik mengenai ijazah ini telah menjadi sorotan masyarakat yang lebih luas. Banyak yang menganggap bahwa integritas seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh kejelasan mengenai latar belakang pendidikan mereka. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan oleh Pejuang Merah Putih Indonesia tidak bisa dianggap sepele, mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap reputasi politik Gibran dan Jokowi.
Desakan untuk mundur dan penolakan terhadap istilah penumpang gelap yang digunakan Jokowi menunjukkan adanya ketegangan yang meningkat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengedepankan transparansi dalam pemerintahan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepercayaan publik.
Sikap para demonstran menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekadar mengkritik satu individu, tetapi lebih pada menuntut akuntabilitas dan kehormatan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dengan adanya protes ini, diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih mendalam tentang peran pendidikan dan integritas dalam kepemimpinan.
Komentar