Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, memberikan peringatan tegas kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengenai sengketa lahan yang tengah memanas. Dalam pernyataannya, Hercules menegaskan bahwa ia telah mengeluarkan dana yang mencapai puluhan miliar rupiah untuk membebaskan lahan yang menjadi permasalahan saat ini.
Hercules menyampaikan kritik tersebut melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram GRIB Jaya. Dalam video itu, ia meminta agar Ara tidak memanfaatkan posisinya sebagai menteri untuk mengambil keputusan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Ara sejak sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hercules mengingatkan agar masalah lahan ini harus diselesaikan secara adil dan transparan.
“Kalau kamu benar aku dukung, tapi kamu masih mau pake otak-otak dulu kamu masih di merah, rampok-rampok terus, sekarang kamu menyelamatkan diri, menempel ke biru, terus kamu mau pakai rampok lagi, terus kamu berhadapan dengan saya,” tegas Hercules dalam video tersebut.
Dalam penjelasannya, Hercules menegaskan bahwa lahan yang dipermasalahkan bukanlah tanah kosong. Ia mengklaim bahwa untuk membebaskan dan mengosongkan lahan itu, ia telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
“Kamu tahu nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang. Aku pakai uang. Aku kosongkan pakai uang. Uang puluh-puluhan miliar,” ujarnya menambahkan penjelasan mengenai situasi lahan yang sedang dipertentangkan.
Meskipun Hercules tidak merinci secara eksplisit mengenai lokasi yang dimaksud, konflik ini sebelumnya diketahui berkaitan dengan lahan di kawasan Tanah Abang, yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat. Hercules mendukung klaim yang diajukan oleh ahli waris Sulaeman Effendi atas lahan tersebut.
Sementara itu, Maruarar Sirait menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun. Ara menekankan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk memastikan status lahan itu.
Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa lahan tersebut adalah milik negara yang saat ini terdaftar sebagai aset PT KAI. Namun, pihak-pihak yang mendukung klaim ahli waris mengemukakan keberatan dan mempertanyakan dokumen yang menjadi dasar klaim negara atas lahan tersebut.
Polemik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan dari kedua belah pihak. Klaim Hercules tentang pengeluaran puluhan miliar rupiah untuk membebaskan lahan tersebut perlu dibedakan dengan bukti hukum yang mendasari kepemilikan atau hak atas tanah. Di sisi lain, pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah aset negara juga harus dibuktikan dengan dokumen pertanahan yang sah dan proses hukum yang sedang berlangsung.
Dalam konteks ini, penting untuk melihat masalah ini secara objektif dan mengedepankan prinsip keadilan. Proses penyelesaian sengketa lahan harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak, agar hasilnya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Hercules, dengan pernyataannya, berharap bahwa menteri dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan tidak semata-mata menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Komentar