Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, tidak menghadiri pertemuan dengan para demonstran yang mengunjungi Kantor Gubernur pada 20 dan 21 Oktober 2026. Di hari berikutnya, yaitu Kamis (22/10/2026), Ria Norsan terlihat di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Walaupun Ria Norsan hadir dalam acara penting tersebut, belum dapat dipastikan apakah kehadirannya menjadi alasan ketidaktemuannya dengan para demonstran pada dua hari sebelumnya. Hingga saat ini, tidak ada penjelasan resmi yang mengonfirmasi mengapa gubernur tidak meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan massa yang menyuarakan pendapat mereka.
Ketiadaan gubernur dalam pertemuan dengan demonstran menyebabkan kekecewaan di kalangan peserta aksi. Mereka ingin menyuarakan berbagai tuntutan, termasuk isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), permintaan transparansi anggaran penanganan bencana, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta masalah dalam pelayanan publik.
Pada hari Kamis, Ria Norsan menghadiri Rakornas TPAKD 2026 yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kepala daerah lainnya. Rapat ini bertujuan untuk membahas upaya percepatan akses keuangan di tingkat daerah.
Kehadiran Ria Norsan dalam acara tersebut diliput oleh sejumlah media nasional. Namun, laporan-laporan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai hubungan antara keberadaannya di Jakarta dan ketidakikutsertaannya dalam demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Pontianak pada tanggal 20 dan 21 Oktober.
Sebelum menghadiri rakornas, pada Rabu (21/10/2026), Ria Norsan juga memimpin rapat koordinasi dengan Pertamina dan PT PLN (Persero) untuk membahas masalah distribusi BBM bersubsidi serta pemadaman listrik yang berdampak pada masyarakat.
Meskipun terdapat agenda pemerintahan pada waktu tersebut, masih belum ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi penyebab langsung mengapa gubernur tidak menemui demonstran.
Selama aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar pada Selasa (20/10/2026), situasi menjadi tegang antara para peserta demonstrasi dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketegangan ini muncul setelah terjadinya adu argumen mengenai ban bekas yang dibawa oleh massa, yang kemudian berlanjut pada aksi saling dorong serta pembakaran ban.
Kemudian, pada Rabu (21/10/2026), mahasiswa kembali mengungkapkan tuntutan mereka, dengan fokus pada isu karhutla dan berbagai masalah dalam pelayanan publik.
Mereka menuntut agar pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas mengenai penanganan karhutla, termasuk transparansi anggaran yang dialokasikan dan tindakan lebih lanjut terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam masalah tersebut.
Komentar