Kementerian Pekerjaan Umum mulai menyiapkan program pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2028. Proses ini dimulai melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam kegiatan ini, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menggarisbawahi pentingnya perencanaan tersebut agar sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Fokus pembangunan diarahkan pada sasaran PU608, yang mencakup pengurangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka 6, penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 0 persen, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029.
Dody menjelaskan bahwa ICOR berfungsi sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi efisiensi investasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan output ekonomi.
“Rakorbangwil ini merupakan upaya untuk menyelaraskan program antara pemerintah pusat dan daerah untuk anggaran 2028. Acuan kami adalah satu, yaitu Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan utama mencapai PU608,” ungkap Dody dalam pembukaan Rakorbangwil Tahun 2026, yang ia ikuti secara daring dari lokasi penanganan bencana di Aceh.
Menurut Dody, keterlibatan evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah aspek penting dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.
Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan yang lebih terarah, serta memastikan bahwa aspek mitigasi bencana dan ketahanan infrastruktur terintegrasi dalam perencanaan.
Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan lima strategi kunci untuk memastikan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan saling terintegrasi. Pertama, mempercepat pelaksanaan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat serta mempercepat pemulihan pasca-bencana. Ketiga, melanjutkan program Instruksi Presiden terkait pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dengan prinsip keadilan.
Keempat, memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang ada agar pelayanan air menjadi lebih optimal, konektivitas jalan lebih lancar, dan fasilitas pendidikan semakin baik. Terakhir, kelima, menyinergikan program antar kementerian dan lembaga demi mendukung pencapaian Asta Cita.
“Mari kita bersama-sama sepakat mengenai prioritas dan pembagian tanggung jawab agar persiapan program dapat lebih matang dan siap untuk dilaksanakan,” ajak Dody.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU, Adenan Rasyid, menjelaskan bahwa Rakorbangwil merupakan langkah awal dalam menyusun perencanaan dan program infrastruktur PU yang mengedepankan keterpaduan pengembangan wilayah.
Pada Tahun 2028, Kementerian PU menargetkan dukungan infrastruktur untuk 409 kawasan atau lokasi prioritas. Program ini akan mendukung sejumlah Prioritas Nasional, di antaranya PN 2 yang berfokus pada swasembada pangan, air, dan energi; PN 3 yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas; PN 4 yang tentang pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan prasarana strategis; PN 5 mengenai hilirisasi dan industrialisasi; PN 6 yang berkaitan dengan pembangunan dari desa serta upaya mengentaskan kemiskinan; dan PN 8 yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, alam, dan budaya.
Adenan menekankan bahwa integrasi dalam pembangunan tidak hanya sekedar terwujud melalui konektivitas fisik antar-infrastruktur, tetapi juga harus diukur berdasarkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur PU dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai target PU608 serta Prioritas Nasional untuk periode 2025 hingga 2029.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen vital dalam memajukan Indonesia menuju negara yang lebih mandiri dan kompetitif. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berhasil dibangun, tetapi juga dari perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Komentar