Seorang perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel Infanteri yang dikenal dengan inisial Arman kini tengah dalam proses pemeriksaan terkait dugaan pemanfaatan rumah dinas di Kompleks KPAD Cijantung sebagai tempat untuk aktivitas judi online. Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh Polisi Militer Kodam Jaya.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, mengonfirmasi bahwa Arman telah menjalani pemeriksaan. Namun, pihak TNI belum memberikan keterangan mendetail mengenai seberapa jauh keterlibatan Arman dalam praktik perjudian daring ini.
“Sudah menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya,” ujar Nas saat dihubungi pada Jumat (9/10/2026). Ia menambahkan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota TNI lainnya dalam kasus ini.
Nas juga menyarankan agar informasi lebih lengkap mengenai proses pemeriksaan dapat dikonfirmasi langsung kepada Pomdam Jaya. “Itu yang sedang didalami,” lanjutnya. “Detailnya silakan tanya ke Pomdam Jaya,” imbuhnya.
Kasus ini mulai terungkap setelah pihak berwenang menemukan indikasi adanya aktivitas perjudian online di rumah dinas tersebut. Dalam penggerebekan itu, sebanyak 11 warga sipil ditangkap oleh aparat.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, menyebutkan bahwa dari 11 orang yang diamankan, terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka semua kemudian dibawa ke Denpom untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut mengenai aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas. Jika terbukti benar, tindakan ini tentunya akan berimplikasi serius bagi institusi militer dan dapat merusak integritas serta kepercayaan publik terhadap TNI.
Praktik judi online sendiri kian marak di masyarakat, dan kerap kali melibatkan berbagai kalangan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga citra institusi. Pihak TNI diharapkan dapat bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Selain itu, penting bagi setiap institusi untuk menyusun langkah-langkah preventif guna menghindari terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Ini termasuk pelatihan bagi anggota untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan fasilitas dinas.
Dengan pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan kasus-kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga militer tetap terjaga.
Komentar