Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus aktif dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Papua dan Papua Pegunungan dengan cara menangani beberapa koridor jalan prioritas. Inisiatif ini dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua dan Papua Pegunungan, dan disampaikan saat Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke wilayah tersebut pada Senin, 28 September 2026.
Denny Firmansyah, Kepala BBPJN Papua dan Papua Pegunungan, mewakili Kementerian Pekerjaan Umum, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah koridor prioritas yang menjadi fokus dalam penanganan.
Koridor tersebut meliputi Trans Papua Segmen VII dari Jayapura (Yetti) ke Mamberamo, Elelim, dan Wamena, Paralel Perbatasan Jayapura hingga Iwur dan Batas Provinsi, serta Lintas Utara Segmen I dari Jayapura menuju Sarmi dan Arbais, dan Lintas Utara Segmen II yang mencakup Arbais-Kasonaweja dan Batas Provinsi.
“Penanganan koridor-koridor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, sekaligus membuka akses bagi masyarakat dan mendukung mobilitas serta distribusi barang,” ujar Denny.
Pada koridor Jalan Trans Papua Segmen VII yang memiliki panjang 447,53 km, masih terdapat berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan. Salah satu pekerjaan penting adalah penggantian 20 jembatan semi permanen yang diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp344,8 miliar.
Di Kabupaten Jayapura, BBPJN Papua dan Papua Pegunungan juga mencatat adanya dua jembatan semi permanen yang memerlukan perhatian. Anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut mencapai Rp58,11 miliar.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, memberikan dukungan terhadap upaya untuk memperkuat konektivitas di Papua. Ia menegaskan pentingnya pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan serta jembatan di area ini.
“Kami memperjuangkan pengalokasian anggaran Rp58,11 miliar untuk penanganan dua jembatan di Kabupaten Jayapura yang sebelumnya telah diusulkan namun terpaksa ditunda akibat keterbatasan anggaran,” jelas Badikenita.
Dalam kesempatan yang sama, Haris Richard S. Yocku, Wakil Bupati Jayapura, menyampaikan keprihatinan tentang terbatasnya akses transportasi yang menjadi salah satu masalah utama masyarakat. Ia juga mencatat bahwa tingginya tarif tiket penerbangan menjadi tantangan tersendiri bagi penduduk di kawasan tersebut.
“Transportasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat biasa, termasuk mengurangi kesenjangan harga dan kemiskinan,” tambah Haris.
Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Kabupaten Jayapura ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah dan membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.
Komentar