Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mempercepat pembangunan Papua. Fokus utama dari sinergi ini adalah menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan tata ruang dan penguasaan lahan, yang menjadi tantangan signifikan dalam proses pembangunan daerah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menko AHY setelah memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah Papua yang diadakan di Kantor Gubernur Papua pada hari Jumat, 18 September 2026. Dalam rapat tersebut, Menko AHY mengingatkan bahwa penataan ruang harus menjadi fokus perhatian dan perlu pengawasan yang ketat untuk menghindari tumpang tindih yang dapat menghambat kemajuan pembangunan, termasuk isu-isu terkait tanah adat.
“Pembangunan bisa terhenti atau terhambat jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya kejelasan status lahan bagi kelancaran proyek pembangunan di Papua.
Dalam upaya menangani berbagai isu tersebut, Menko AHY menekankan bahwa sinergi harus terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan masukan dari berbagai pihak, serta perumusan solusi untuk tantangan yang dihadapi Papua.
“Tadi saya tutup dengan sebuah pengingat bahwa pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadap-hadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah,” tegas Menko AHY, menunjukkan pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan, Menko AHY juga menekankan perlunya memperhatikan kelestarian lingkungan. Papua dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tanpa harus mengorbankan lingkungan.
“Kita ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan,” kata Menko AHY, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.
Dalam rapat koordinasi itu, terdapat kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai perlunya konsolidasi lintas sektor. Konsolidasi ini mencakup penyelarasan tujuan, data, kebijakan, program, serta anggaran terkait pembangunan di Papua. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dan memfasilitasi proses pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Menko AHY juga mengundang partisipasi aktif dari para wakil rakyat, termasuk yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam upaya mempercepat pembangunan di Papua. “Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat kita,” pungkas Menko AHY, menekankan pentingnya kolaborasi yang solid untuk mencapai kemajuan yang diharapkan.
Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih lancar, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Komentar