Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa pembangunan Papua perlu dilakukan secara komprehensif. Fokus pembangunan harus tidak hanya pada konektivitas jalan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur dasar yang secara langsung mendukung kehidupan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menko AHY saat melakukan peninjauan terhadap pembangunan Jalan Skory-Puay di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, pada Kamis, 17 September 2026, setelah tiba di Papua. Ia menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.
“Pembangunan, terutama ekonomi, itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa; misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” tegasnya.
Selama kunjungannya, Menko AHY juga mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat setempat. Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan akan akses jalan, air bersih, perumahan, sanitasi, dan pendidikan.
Menko AHY menekankan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa air bersih juga sangat dibutuhkan untuk keperluan peternakan dan pertanian.
“Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kita, untuk tanaman kita. Jadi air bersih ini vital,” ujarnya.
Oleh karena itu, Menko AHY meminta agar jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bisa mendukung program yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih di wilayah tersebut.
Selain isu air bersih, Menko AHY juga menyoroti kondisi perumahan dan sanitasi masyarakat. Ia meminta agar perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga pada penyediaan rumah yang layak huni, MCK, dan jamban.
“Sanitasi juga menentukan kesehatan. Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang gizi, melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat,” jelasnya.
Dalam konteks pendidikan, Menko AHY menegaskan pentingnya pembangunan manusia yang berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Ia menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat dan memperoleh pendidikan yang baik.
“Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” tegas Menko AHY.
Pemerintah pun terus mendorong pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu inisiatif dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Menko AHY juga mengabarkan bahwa Program IJD (Infrastruktur Jangka Pendek) terus dilaksanakan di berbagai wilayah Papua. Pada tahun 2025, akan ada 32 kegiatan di enam provinsi di Tanah Papua, yang meningkat menjadi 42 kegiatan pada tahun 2026. Khusus di Provinsi Papua, akan ada empat kegiatan pada tahun 2025 dan sepuluh kegiatan pada tahun 2026, termasuk kegiatan multiyears.
Dari perspektif nasional, Program IJD 2025–2026 mencakup 427 sasaran dengan total anggaran sekitar Rp8,68 triliun. “Indonesia ini luas dan semua harus mendapatkan perhatian, tapi percayalah bahwa Papua juga selalu mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menko AHY menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat selama kunjungan tersebut akan dicatat dan akan ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait. “Semua saya catat, tidak hanya saya sampaikan ke Jakarta nanti dan mudah-mudahan bisa kita kawal pelaksanaannya,” pungkasnya.
Dalam peninjauan yang dilakukan di Jalan Skory-Puay di Distrik Kemtuk, Menko AHY didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Jayapura, Ketua DPRD Provinsi Papua, dan Bupati Jayapura, serta jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Komentar